TANJUNG SELOR – Karantina wilayah (lockdown) yang dilakukan Malaysia, membuat masyarakat Indonesia yang bermukim di wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) sulit memenuhi kebutuhan dasar.
Pasalnya, masyarakat masih cukup bergantung pada suplai pangan dan bahan pokok lainnya dari negara tetangga tersebut.
Yang terbaru, Malaysia memberlakukan kembali lockdown sejak 7 September lalu. Akibatnya, penduduk perbatasan kesulitan mendapatkan suplai kebutuhan pokok.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marli Kamis mengatakan 90 persen penduduk perbatasan mengonsumsi pangan yang berasal dari Malaysia.
Untuk itu, ia mendorong instansi terkait bergerak cepat untuk memberi solusi atas kondisi yang dihadapi masyarakat.
“Yang kita harap kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Oleh sebab itu, wilayah perbatasan harus diperhatikan. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyikapi hal ini,” bebernya.
Di Kecamatan Krayan misalnya, kata Marli, terdapat 5 desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Karena ketergantungan akan bahan pokok dari Malaysia dengan harga sangat tinggi. Maka dari itu, perlu perhatian dari pemerintah. Minimal, Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang yang selama ini menjadi program pemerintah daerah untuk wilayah perbatasan ditingkatkan.
“Kita berharap ini menjadi perhatian,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Disperindagkop UMKM Provinsi Kaltara Hartono mengatakan, Pemprov Kaltara sebelumnya telah bersurat ke pihak Malaysia meminta pembukaan jalur khusus masuknya barang kebutuhan masyarakat dari Malaysia ke wilayah Indonesia di perbatasan.
Pemprov juga telah mengirimkan daftar bahan pokok ke pihak Malaysia untuk disuplai masuk melalui jalur khusus ke Indonesia.
“Kita masih menunggu keputusan dari pihak Malaysia. Kita juga terus melakukan koordinasi, agar kebutuhan di wilayah perbatasan dapat terpenuhi," ujarnya.
Sambil menunggu adanya jawaban dari pihak Malaysia, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020, Pemprov Kaltara akan kembali menganggarkan SOA barang sebesar Rp 2 miliar untuk dua wilayah, yakni Long Apung yang berbatasan dengan Sabah dan Krayan yang berbatasan dengan Serawak.
“Nanti masing-masing Rp 1 miliar dan itu sampai Desember bisa berjalan. Jadi sambil menunggu jawaban Malaysia, ada alokasi anggaran yang kita salurkan untuk menangani persoalan kebutuhan pokok di perbatasan,” jelasnya. (fai/mua)
