TANJUNG SELOR - Program Bantuan Presiden (BanPres) yang diperuntukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di Kalimantan Utara (Kaltara) masih tahap proses usulan.
Banpres tersebut berupa insentif pelaku UMKM yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tahapan verifikasi data diperkirakan memakan waktu lama.
"Sebenarnya Disperindagkop hanya memfasilitasi. Adapun sumber data penerimanya diusulkan dari tingkat dua, yaitu Pemkab/Pemkot untuk kemudian diteruskan ke pusat," jelas Kepala Disperindagkop UMKM Kaltara Hartono, Senin, (14/9).
Ia mengatakan, jumlah pelaku usaha mikro di Kaltara sekitar 12.459 usaha. Data sementara yang sedang diusulkan untuk mendapatkan bantuan tersebut baru sebanyak 4.938 pelaku UMKM.
"Sementara masih diverifikasi. Karena sesuai petunjuk dari pusat, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kita berharap program BanPres ini dapat tersalurkan kepada pelaku UMKM di Kaltara," ujarnya.
Ia menambahkan, pelaku UMKM yang mengajukan bantuan harus melampirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengantar dari Disperindagkop Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan teknis penyaluran sebutnya, akan melalui bank atau melalui rekening masing-masing pelaku usaha.
Di Kaltara sebut Hartono, pelaku UMKM mencapai 21.013 orang. Rincinya, di Bulungan 3.480 UMKM, Tana Tidung 652 UMKM, Malinau 919 UMKM, Nunukan 2.535 UMKM, dan Tarakan 13.427 UMKM.
Dari total UMKM tersebut, 12.459 usaha merupakan usaha mikro, 7.876 usaha kecil, dan 687 usaha menengah. (*/mts/mua)
