TARAKAN – Kantor Pertanahan Nasional Kota Tarakan mendistribusikan sertifikat tanah, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sebanyak 1.050 bidang tanah milik masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan telah disertifikasi. Penyerahan dilakukan kemarin (14/9), di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan.
Menurut Kepala Kantor Pertanahan Tarakan, Timbul TH Simanjuntak, selain sertifikasi tahun ini akan melaksanakan PTSL yang didanai oleh Bank Dunia, untuk 10 ribu bidang tanah, tersebar di enam kelurahan.
Termasuk melaksanakan kelompok K-4 untuk 1.000 bidang tanah. Program ini diperuntukan bagi tanah-tanah yang sudah bersertifikat, namun belum terpetakan. Untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari.
Terhadap sertifikat tanah yang sudah didistribusikan, kata Timbul, selain tanah milik masyarakat, juga ada 7 bidang tanah milik Pemkot Tarakan yang disertifikasi. Karena PTSL bukan hanya untuk tanah milik masyarakat, tapi juga pemerintah.
Menurutnya, prinsip PTSL semua peta bidang tanah terpetakan. “Jika ada anggaran untuk sertifikasi maka akan dilanjutkan sertifikasi. Jika tidak, sementara terdaftar dulu di BPN,” ujar dia.
Tarakan sendiri, dicanangkan tahun depan menjadi pendaftaran tanah kota lengkap. “Mudah-mudahan dapat terwujud,” harapnya.
Sementara itu, Wali Kota Tarakan Khairul menilai, program PTSL ini bisa mengurangi persoalan sengketa lahan.
“Sebelum dibuatkan, ada saksi-saksi batas, riwayat penggarapan dan sebagainya. Dengan demikian, kita bisa memetakan siapa yang sebenarnya yang berhak di atas lahan itu. Jika ada sengketa-sengketa secara hukum, tinggal melihat alasan yang absah dari pemerintah,” terang Khairul.
Khairul berharap, kepada pemilik lahan untuk segera dimanfaatkan lahan tersebut. Karena kalau ada lahan menganggur, bisa mengundang untuk datang menggarap dan bisa menjadi masalah lagi.
Khairul menargetkan, Tarakan tahun depan menjadi kota lengkap pertahanan sehingga bisa mengurangi potensi sengketa. (mrs/uno)
