TARAKAN – Tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 baru dimulai 26 September. Namun, alat peraga kampanye (APK) bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) telah bertebaran, termasuk di Tarakan.
Sejumlah APK salah satu bakal pasangan calon (Bapaslon) Irianto Lambrie–Irwan Sabri (IRAW), rusak. Bahkan, foto-foto kerusakan APK bapaslon tersebut diposting di facebook oleh akun Haji Andang.
Dikonfirmasi hal itu kepada Tim Pemenangan IRAW melalui Koordinator Bidang Media dan Publikasi, Ali Sadat, membenarkannya. “Itu betul ada di berbagai tempat, hampir merata. Ada perusakan balihonya IRAW. Di Sebengkok, di persimpangan Borneo dan di Juata juga ada,” sebut Ali Sadat kepada Harian Rakyat Kaltara, Selasa (22/9).
Mengenai penyebab kerusakan baliho tersebut, Ali Sadat menilai bila melihat kondisi, kemungkinan bukan karena faktor alam. Ia menduga ada faktor kesengajaan. Namun, pihaknya berpikiran positif dengan kejadian tersebut. Hal itu membantu pihaknya dalam menyosialisasikan calonnya, agar masyarakat memilih IRAW di pilkada nanti.
“Jadi mungkin pendapat kami itu saking sayangnya masyarakat dengan IRAW, sehingga dicoblos duluan, bukan curi star. Artinya, terbantukan sebagai tim ini, bahwa ada sudah yang mencoblos IRAW,” ungkapnya.
Menurut Ali, pihaknya tidak mau terpancing dengan hal-hal seperti itu. Ia pun menegaskan, pihaknya tidak berniat melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkannya kepada Bawaslu. Pihaknya juga tidak mencurigai pasangan calon lain.
“Ya kami positif thinking saja, kami jalan saja. Kalau toh ada baliho rusak, dirusaki, ada tim gerak cepat yang akan memperbaiki. Biarkan saja nanti, kalau toh setelah penetapan memang itu ada sanksinya, biarlah Bawaslu,” tuturnya.
Dikonfirmasi awak media ini kepada Anggota Bawaslu Tarakan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan Data Informasi Dian Antarja, Selasa pagi (22/9) mengaku belum menerima laporan terkait kejadian tersebut.
“Saya belum dapat informasi terkait dengan laporan terkait pengrusakan baliho,” ujar Dian. Jika nanti ada laporannya, lanjut Dian, akan mengecek. Karena secara normatif sebenarnya belum waktunya pemasangan baliho.
Pemasangan baliho, menurut Dian, ketika sudah melewati tahapan penetapan calon pada 23 September. Kemudian dilanjut dengan pencabutan nomor urut pada 24 September dan masuk masa kampanye 26 September.
Dian juga menegaskan, dalam pelaporan harus jelas siapa terlapornya. “Artinya ketika dia melapor, harus jelas terlapornya siapa. Kalau tidak tahu terlapornya siapa, bagaimana kita mau menindaklanjuti,” pungkasnya. (mrs/uno)
