TARAKAN – Setelah ditunjuk sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara),DR Teguh Setyabudi MPd akhirnya tiba di Bumi Benuanta pada Sabtu (26/9).
Pria yang juga menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tiba di bandara Juwata Tarakan sekira pukul 11.00 Wita.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah bersama Wali Kota Tarakan Khairul dan sejumlah pejabat lainnya, menyambut kedatangan Teguh Setyabudi.
Kepada awak media, Teguh Setyabudi membeberkan tugas yang akan dilaksanakannya. Terutama tugas yang dipesankan oleh Menteri Dalam Negeri, yakni mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kaltara agar terlaksana dengan aman dan lancar.
“Tentu saja tugasnya sebagaimana yang sudah diatur dan kemarin juga menjadi catatan dari bapak menteri, adalah bagaimana mengawal pelaksanaan pilkada di provinsi Kalimantan Utara. Baik itu untuk pilgubnya, maupun juga pilbup yang ada empat kabupaten. Kenapa? Agar pilkada serentak di Kalimantan Utara bisa berlangsung dengan aman, dengan lancar, dengan sukses, dan juga bisa menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, sesuai dengan harapan kita bersama,” ujar Teguh Setyabudi setibanya di Bandara Juwata.
Dikatakannya, karena Pilkada Serentak 2020 berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, yakni dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19, sehingga ia mengharapkan pilkada serentak bisa menjadi cara untuk pencegahan Covid-19 secara masif.
“Jangan sampai pilkada justru akan menjadi klaster pandemi Covid-19. Oleh karena itulah, justru kita harapkan pilkada ini akan menjadi momen, media, yang untuk pencegahan secara masif Covid-19 ini,” ujarnya.
Oleh karena itu Teguh Setyabudi mengajak semua pihak, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta semua pihak termasuk masyarakat, untuk menerapkan protokol kesehatan agar pilkada di Kaltara aman, lancar, sukses, bisa menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dan aman dari Covid-19.
Di luar tugas utama itu, ia akan melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan. Di mana selama 71 hari, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara mengambil cuti kampanye. Namun, Teguh Setyabudi membutuhkan dukungan semua pihak.
“Tentu saja saya sebagai Penjabat Sementara Gubernur Kalimantan Utara tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari semua pihak, dari seluruh perangkat pemerintah, baik itu tingkat provinsi, kota, maupun juga dari Forkopimda,” katanya.
“Termasuk juga tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Anda semuanya dari media massa. Itu kita harapkan, mari kita bahu-membahu melaksanakan, mengawal pilkada ini dengan sebaik-baiknya, kemudian proses pemerintahan tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Hal yang tidak kalah pentingnya, lanjut Teguh Setyabudi, adalah menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilkada.
“Itu akan jadi perhatian saya juga. Mari betul-betul kita tegakkan, kita itu netral, jangan memihak salah satu pasangan politik, itu nanti saya akan dengungkan, bukan hanya untuk di provinsi tapi untuk di kabupaten juga,” tegas pria yang pernah menjadi Pjs Gubernur Sulawesi Tenggara.
Disinggung kemungkinan adanya sanksi bagi ASN yang tidak netral, Teguh Setyabudi memastikannya. Namun sesuai ketentuan. Ada tahapan-tahapannya.
