TANJUNG SELOR - Sejak mengemban tugas sebagai Penjabat Sementara Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi langsung melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Inspektorat. Terkait peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara.
Ditemui usai melaksanakan pertemuan dan workshop, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengatakan, lembaga atau institusi pasti punya risiko.
Apabila institusi itu tidak dikelola dengan baik, bisa mengganggu bahkan menggagalkan tujuan yang akan dicapai. “Perlu dibekali, bagaimana menangani risiko agar bisa menunjang peningkatan kinerja di pemerintahan,” ujarnya, Selasa (6/10).
Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari sistem pengendalian di internal pemerintahan. Di mana itu masuk bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Khususnya, untuk aparat pemerintahan, harus memahami hal tersebut.
“Kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Khususnya pimpinan OPD, harus tahu risiko yang dihadapi. Bagaimana mengatasinya dan untuk meningkatkan kinerjanya. Ini terkait dengan masalah pengawasan,” jelasnya.
Bersama dengan inspektorat, para ASN khususnya kepala OPD diberikan pemahaman mengenai peningkatan kinerja.
“Di Kaltara sudah banyak kemajuan, bahkan terkait dengan penilaian dari BPK RI,” kata dia. Apalagi, Kaltara sudah 6 tahun mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hingga penilaian integritas.
“Jangan berpuas diri. Sebab, yang sudah bagus, bisa menjadi jelek. Peningkatan kapasitas terhadap SDM, baik inspektorat maupun OPD lain terus dikembangkan,” tutupnya. (fai/uno)
