TARAKAN – Aksi turun ke jalan dilakukan ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai organisasi di Tarakan, untuk menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, sekitar pukul 10.00 Wita, kemarin (7/10).
Di perempatan GTM, massa melakukan orasi. Berselang beberapa jam, ratusan mahasiswa bergeser menuju kantor DPRD Tarakan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah. Aksi tersebut pun berakhir ricuh, saat ratusan mahasiswa mencoba masuk ke halaman Kantor DPRD Tarakan.
Aksi dorong-dorongan mahasiswa dengan polisi sempat terjadi. Namun, mahasiswa tak berhasil masuk ke halaman Kantor DPRD Tarakan, karena dihalangi polisi. Apalagi polisi pun menurunkan kendaraan taktis water cannon, yang kemudian disemprotkan ke arah ratusan mahasiswa.
Di tengah bentrokan, salah satu koordinator aksi meminta untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD Tarakan, Al Rhazali. Namun, hanya bisa diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Tarakan, Yulius Dinandus. Akhirnya dua perwakilan koordinator aksi dan anggota DPRD Tarakan saling menjawab orasi yang didengarkan kedua belah pihak.
Dari pantauan media ini, ada dua mahasiswa yang terluka di bagian kepala akibat bentrok dengan aparat kepolisian. Sementara, dua wartawan juga menjadi korban akibat hantaman water cannon. Mahasiswa dan wartawan sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.
Salah seorang Koordinator Aksi, Taufik Hidayat mengungkapkan, ada dua tuntutan yang disampaikan ke anggota DPRD Tarakan. Pertama, pihaknya menginginkan menolak dan mencabut Omnibus Law. Kedua, pihaknya mengecam anggota DPRD Tarakan yang anti kritik, khususnya kepada warga Tarakan. “Itu tuntutan yang kita bawa hari ini (kemarin,Red),” ucapnya.
Menurutnya, pengesahan Omnibus Law hanya berpihak pada pebisnis dan investor asing. Pasalnya, ada beberapa izin yang dilonggarkan kepada pengusaha asing. Selain itu, ada beberapa pasal yang tidak menjaga kelestarian lingkungan. “Bagaimana dengan petani dan rakyat kecil, apa diperhatikan? Tentu tidak ada. Makanya kami mengecam dan mencabut Omnibus Law,” ungkapnya.
Selanjutnya, pihaknya kembali akan menjadwalkan pertemuan ulang kepada seluruh anggota DPRD Tarakan. Dengan membuat surat yang akan dikirimkan bersama anggota DPRD Tarakan kepada DPR RI. “Nanti kita jadwalkan ulang,” imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sunaldi Purwanto menegaskan, sejak disahkannya UU Cipta Kerja, bisa berdampak pada kesejahteraan buruh. Salah satunya, Upah Minimum Kota (UMK) yang sudah ditetapkan sangat merugikan buruh.
“Kami akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Agar masyarakat Tarakan sejahtera dari kaum kapitalisme,” bebernya.
Menurutnya, dari hasil dan tuntutan aksi hanya berupa rekomendasi tidak berdampak pada pencabutan UU Cipta Kerja. Bahkan, masih mempertanyakan sikap anggota DPRD Tarakan atas hasil rekomendasi yang sudah dikirim.
Lebih lanjut, kata Sunaldi, menuntut kepada pihak kepolisian yang sudah berlaku anarkis kepada mahasiswa. “Tolong yang pukul anggota kami bertanggungjawab, atas apa yang telah diperbuat. Saya kira bapak polisi ini semua terpelajar dan mengayomi rakyat. Jangan sampai ada korban atas aksi ini,” keluhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tarakan Yulius Dinandus mengaku apapun tuntutan aksi, pihaknya bersama mahasiswa akan membuat konsep surat sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Padahal tidak ada hubungan vertikal antara DPR RI dengn DPRD. Tapi tetap kita bersurat ke sana (DPR RI). Biasanya kita kirim email dan konsep sama-sama,” ungkapnya.
