TANJUNG SELOR - Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang menjadi program Pemprov Kaltara yang berjalan sejak 2016 lalu. Dari tahun ke tahun, SOA penumpang terus ditingkatkan dari segi anggaran maupun cakupan layanan.
Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara (Dishub Kaltara), Taupan Madjid, mengatakan Pemprov Kaltara telah menggelontorkan anggaran sekira Rp 51 miliar bagi SOA penumpang. Anggaran Rp 51 miliar itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.
“SOA penumpang sudah berjalan sejak 2016-2020,” kata dia, Rabu (14/10) dalam program 'Respons Kaltara' garapan Pemprov Kaltara.
Anggaran sekira Rp 51 miliar itu, telah terealisasi frekuensi 2.192 kali penerbangan. Jumlah penumpangnya sebanyak 15.208 orang.
Selain APBD, anggaran SOA penumpang juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak 2015-2020, APBN yang dikucurkan ke Kaltara untuk SOA penumpang telah mencapai Rp 166 miliar.
“Jadi bukan hanya APBD saja, tetapi APBN juga. Sejak 2016 sampai 2020, dari 166 miliar ini sudah ada 12.100 penerbangan, jumlah penumpang sebanyak 104.550 orang,” bebernya.
Taupan menegaskan, SOA penumpang jadi program unggulan Pemprov Kaltara, menyikapi mahalnya biaya tiket pesawat ke daerah terpencil. Sebagai contoh, untuk menjangkau Krayan di Kabupaten Nunukan, penumpang perlu merogoh kocek sekira Rp 1 juta lebih dengan penerbangan dari Tarakan.
“Adanya SOA penumpang, warga kita hanya membayar sekira Rp 300 ribu lebih. Artinya subsidi yang diberikan Pemprov Kaltara itu cukup besar, demi membantu masyarakat kita,” ujarnya.
Taupan menyebut, setiap tahunnya ada permintaan penambahan jumlah penerbangan. Termasuk permintaan penambahan rute.
“Alhamdulillah, masyarakat kita sangat menikmati bantuan pemerintah melalui program SOA penumpang ini,” ungkapnya.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop dan UKM Kaltara, Hasriyani menambahkan, bukan hanya di Dinas Perhubungan ada SOA. Di instansinya, juga ada program SOA. Namun SOA di Disperindagkop adalah SOA barang. Barang diangkut penerbangan tarif subsidi menggunakan pesawat perintis maupun kapal long boat ke wilayah pedalaman perbatasan Kaltara.
“Tujuannya, ketika barang itu sampai di daerah tujuan, harganya tetap sama dengan harga di kota. Sehingga meringankan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu juga cara untuk mengurangi ketergantungan dengan produk Malaysia,” terangnya.
Ia mengatakan, program SOA barang baik dari APBD dan APBN tetap masih kurang dibanding tuntutan kebutuhan hidup masyarakat.
“Tetapi kita semaksimal mungkin memberikan perhatian kepada masyarakat perbatasan dan wilayah terpencil dengan kondisi anggaran daerah yang terbatas,” tuturnya. (fai/mua)
