TANJUNG SELOR - Infrastruktur jalan ke Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi masih mengalami kendala. Jalan menuju KIPI tengah di-review atau ditinjau kembali. Pasalnya, ada beberapa aktivitas penambangan yang dilakukan dan telah memiliki izin.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kaltara Sunardi mengatakan, pembangunan infrastruktur menuju KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi memang telah lama direncanakan.
Namun, desain yang dibuat belum bisa diajukan ke pemerintah (pusat) dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR). Terdapat perubahan pada desain infrastruktur jalan menuju KIPI. Hal ini juga telah disampaikan dan dilakukan peninjauan di lokasi.
"Kita di Provinsi Kaltara membantu aksesibilitas masyarakat menuju KIPI. Jalan yang sedang kita bangun, juga terdapat beberapa kegiatan penambangan. Sehingga, kita akan melakukan review dan merubah dokumen yang sebelumnya telah disampaikan," jelasnya, Minggu (18/10).
Review ini prosesnya cukup banyak. Terlebih lagi kegiatan penambangan di jalur jalan menuju KIPI memiliki izin. Bahkan terdapat kebun di jalurnya. Oleh sebab itu, penyesuaian dibutuhkan dengan melihat kondisi yang ada di lapangan dan dengan melobi pihak pusat, ia yakin review bisa berjalan dengan baik.
"Kita masih melakukan studi di lapangan. Serta memantau langsung dan menganalisis. Di mana nantinya jalur jalan bisa lewat," kata dia.
Soal anggaran, Sunardi belum bisa memberikan gambaran. Meski pembangunan secara keseluruhan memakan uang negara yang cukup banyak. Menurutnya, anggaran akan turun dari pusat, ketika review yang dilakukan telah selesai dan dilaporkan.
Berdasarkan analisis dan perkiraan per kilometer jalan dengan kondisi tanah seperti yang ada di lokasi, kemudian dilakukan pengerasan setebal 30 sentimeter, memerlukan anggaran Rp 24 miliar-Rp 26 miliar.
Jalan poros menuju KIPI menjadi tanggungjawab Pemprov Kaltara. Maka dari itu, ia mengupayakan agar jalan tersebut bisa diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebab, jika masuk dalam PSN, maka pusat akan menjadi tanggungjawab pusat secara pembiayaan dan pengelolaan.
"Maka dari itu, kita upayakan review bisa secepatnya. Kita juga terus mengawal itu," tandas dia. (fai/mua)
