TANJUNG SELOR – Selama ini wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, telah dianggarkan untuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang. Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Bahkan, dari APBD Perubahan pun dialokasikan Rp 1 miliar untuk SOA barang di perbatasan. Demikian disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, Hasriyani saat dikonfirmasi media ini, kemarin (19/10).
Dia mengatakan, masuknya anggaran untuk Krayan juga sangat menguntungkan. Mengingat, wilayah perbatasan khususnya di Krayan membutuhkan SOA barang tersebut. “Penambahan SOA di Krayan awalnya tidak kita kafer. Karena sudah ada yang masuk dari APBN. Nah, informasinya ada Rp 1 miliar dari APBD,” jelas Hasriyani.
Untuk proses pengangkatan barang nanti akan disinkronkan. Pasalnya, APBD dan APBN memiliki jadwal yang berbeda. Sehingga dibutuhkan untuk menyusun jadwal pengangkutannya.
“Ini baru informasi, tapi finalnya belum diketahui. Sebab, informasinya itu merupakan permintaan dari Komisi II DPRD Kaltara,” ungkapnya. Sampai saat ini, permintaan itu masih berproses.
Ditargetkan, bulan depan bisa terealisasi. Dengan harapan, secepatnya sudah jalan dan masyarakat bisa menikmatinya. Namun, sebenarnya jika untuk memuaskan masyarakat di perbatasan dengan SOA barang itu tidak mungkin. Karena anggarannya tidak hanya untuk di Krayan saja.
Akan tetapi, setidaknya perhatian dari pemerintah daerah untuk masyarakat itu ada. “Tidak hanya provinsi, tapi kabupaten dan pusat juga. Setidaknya ini upaya untuk menekan disparitas harga di perbatasan dan pedalaman,” tuturnya.
Menurut dia, SOA barang sudah dilaksanakan bertahun-tahun dan memiliki persoalan yang sama. Sebab, anggaran yang digelontorkan tidak cukup. Sehingga, pihaknya juga berupaya untuk mencari solusi atas persoalan yang ada di perbatasan dan wilayah terpencil.
“Jadi bukan hanya SOA barang saja yang harusnya bisa mengakomodasi keperluan masyarakat. Kita pun sedang berupaya memikirkan solusi terkait harga dan ketersediaan bahan pokok di perbatasan,” tutupnya. (fai/uno)
