MANAGED BY:
MINGGU
29 NOVEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Kamis, 22 Oktober 2020 19:58
Teken PKS Sistem Pembayaran Cashless
KERJASAMA: Sekprov Kaltara, H Suriansyah berfoto bersama jajaran Direksi Bankaltimtara usai penandatanganan PKS Sistem Pembayaran Cashless, Rabu (21/10).

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR - Bertempat di Ruang Rapat UPT BPPRD Tarakan, Rabu (21/10) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama BPD Kaltimtara melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Sistem Pembayaran Cashless Retribusi Daerah.

Cashless sendiri memerupakan terobosan baru, dimana dalam pembayaran retribusi daerah dapat dilakukan secara non tunai. “Jadi sistemnya digital. Cukup melalui aplikasi bernama PAYKaltimtara pembayaran retribusi daerah mulai dari retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi jasa umum dapat dilakukan secara online,” kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr H Suriansyah.

Suriansyah mengungkapkan, teknologi informasi semakin berkembang. Penggunaan teknologi digital sudah banyak dimanfaatkan sektor swasta untuk meningkatkan pemasaran, pelayanan dan kemudahan transaksi pembayaran.

Masyarakat pun saat ini sudah mulai open minded dengan penggunaan teknologi digital dalam setiap kehidupan sehari-hari. Bahkan, menurut hasil survei terhadap 2.384 responden, 50 persen menyukai melakukan transaksi secara non tunai atau cashless.

Pemprov Kaltara ingin penggunaan teknologi digital seperti e-Service, e-Payment, e-Money dan lainnya sebagai platform dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. “Transaksi non tunai tidak hanya untuk pengeluaran belanja saja, tetap juga penerimaan pendapatan daerah baik pajak dan retribusi daerah,” ulas Sekprov.

Dalam sambutannya Sekprov juga menyampaikan bahwa penggunaan transaksi non tunai didorong dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negari (Mendagri) No. 910/1866/SJ tentang, implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. “Jadi sistem ini salah satu upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar Sekprov.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 28 November 2020 19:49

Pemprov Naikkan Gaji Guru dan PTT di Bawah Naungan Disdikbud Kaltara

TANJUNG SELOR - Menunjukkan kepeduliannya terhadap para guru atau tenaga…

Jumat, 27 November 2020 16:11

Ketua KPK Puji Prestasi Capaian Kaltara

TANJUNG SELOR - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Komjen…

Jumat, 27 November 2020 16:10

Harkanas ke-7, DKP Ingatkan Pentingnya Makan Ikan

TANJUNG SELOR – Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas) di Kalimantan…

Jumat, 27 November 2020 16:09

Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Pilkada 2020 dan Libur Nataru

TARAKAN - Jelang akhir tahun, ada dua momen yang menjadi…

Kamis, 26 November 2020 21:37

Pemulihan Ekonomi Diprioritaskan Tahun Depan

TANJUNG SELOR – Program pemulihan ekonomi sangat dibutuhkan di masa-masa…

Kamis, 26 November 2020 21:36

Renja dan KUAPPAS 2021 Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Rapat paripurna yang dilaksanakan DPRD Kaltara dengan…

Rabu, 25 November 2020 22:17

Waspada Covid-19, Pergub akan Dijadikan Perda Penindakan

TARAKAN - Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Dr H Teguh…

Rabu, 25 November 2020 22:08

Realisasi BBNKB Hingga Oktober 2020 Capai Rp 63,4 Miliar

TANJUNG SELOR – Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kalimantan Utara…

Rabu, 25 November 2020 22:06

Malam Kesenian Bentuk Persatuan Budaya

TARAKAN - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh…

Selasa, 24 November 2020 21:16

Pjs Gubernur : Camat adalah Garda Terdepan Penanganan Pandemi

TARAKAN - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers