Pantau Lahan Transmigrasi Bermasalah

- Rabu, 28 Oktober 2020 | 19:16 WIB
PENINJAUAN: Kementerian Desa PDTT dan Staf Ahli Utama KSP lakukan peninjauan dan pantauan langsung di SP3, Tanjung Buka, Bulungan, Senin (26/10) lalu.
PENINJAUAN: Kementerian Desa PDTT dan Staf Ahli Utama KSP lakukan peninjauan dan pantauan langsung di SP3, Tanjung Buka, Bulungan, Senin (26/10) lalu.

TANJUNG SELOR – Pemantauan di wilayah transmigrasi di Kalimantan Utara (Kaltara) dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pemantauan dilakukan terhadap lahan yang bermasalah. Apalagi masih ada lahan yang belum selesai di Kaltara. Mengingat, Kaltara memiliki lokasi sangat strategis. Sehingga diperlukan percepatan lahan transmigrasi.

Dikatakan Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT, M Nurdin, program transmigrasi sangat signifikan di Kaltara. Khususnya di Kabupaten Bulungan, Nunukan dan Tana Tidung. Ketiga kabupaten tersebut, memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan dalam pemerataan pembangunan. 

“Kemendes PDTT ingin melihat, sejauh mana tim melaksanakan percepatan penyediaan lahan dan sertifikat. Karena masih ada masalah lahan yang harus diselesaikan,” jelas Nurdin, kemarin (27/10).

Menurutnya, hak atas lahan ini harus diperhatikan. Karena telah diatur, bahwa warga transmigrasi harus diberikan hak lahan pekarangan dan usaha, agar bisa meningkatkan kesejahteraan. 

Ia mencontohkan, di Tanjung Palas. Lahan transmigrasi lama sejak tahun 1980-an sudah bisa berkembang. Bahkan wilayah Tanjung Buka juga mulai berkembang hingga saat ini. Termasuk transmigrasi di Nunukan. Yang masih menjadi catatan, seperti lahan tumpang tindih dengan perusahaan, termasuk advokasi kelompok masyarakat. 

“Ada pun kawasan hutan yang belum keluar pelepasan kawasan dan sebagainya. Itu akan kita lakukan percepatan penyelesaiannya,” kata dia. Sesuai hasil rapat dengan Wakil Menteri ATR/BPN, akan dibuatkan pemetaan terhadap lahan transmigrasi. 

Sehingga penyelesaian dan permasalahan lahan bisa lebih terukur. Dari hasil pemantauan di lapangan, sebanyak 80 persen hak atas lahan sudah terpenuhi. Akan tetapi, masih ada sebagian kecil yang mengalami tumpang tindih. 

“Untuk di Bulungan sudah selesai semua. Tahun lalu ada 6.200 sertifikat lahan yang dibagikan kepada warga transmigrasi di Tanjung Buka maupun Sepunggur. Yang masih bermasalah di Nunukan dan Tana Tidung. Informasinya, pelepasan kawasan 1.000 hektare belum dilepaskan,” urainya. 

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan mengatakan untuk penyelesaian penguasan lahan dalam kawasan hutan, merupakan komponen yang menjadi bagian dari penyediaan tanah objek reforma agraria. KSP akan terus mendorong percepatan legalisasi lahan transmigrasi yang belum selesai. 

“Untuk di Bulungan saya rasa bupatinya sudah bekerja keras dan mencapai hasil yang baik,” ujarnya. Lanjut dia, beberapa tahun yang lalu, ada pencapaian yang baik di Bulungan. 

Saat ini, tinggal pemberdayaan ekonomi masyarakat yang perlu ditingkatkan. Dari sisi infrastruktur dan lahan pertanian, berdasarkan pemantauan langsung sudah dioptimalisasi. 

“Bulungan menjadi contoh yang baik untuk kabupaten lainnya,” imbuhnya. Di lain pihak, Bupati Bulungan Sudjati mengungkapkan, seluruh lahan transmigrasi sudah dimasukan dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Bahkan progresnya sudah melampaui target. “Kami sudah menyerahkan 1.338 sertifikat di SP 1,” ucap Bupati. 

Ia mengaku, masih ada sertifikat yang belum diserahkan. Dikarenakan masih ada lahan yang bermasalah dengan masyarakat. Sehingga perlu diselesaikan dahulu. “Kami upayakan agar secepatnya bisa selesai. Kalau targetnya, kami belum bisa tentukan,” pungkasnya. (fai/uno) 

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X