Dibantu Pemprov, Sudah 13.800 Rumah Warga Kaltara Menjadi Lebih Bagus

- Kamis, 29 Oktober 2020 | 21:27 WIB
HASIL DIREHAB: Rumah warga sudah direhab merupakan hasil bantuan Pemprov Kaltara dan Pemerintah Pusat.
HASIL DIREHAB: Rumah warga sudah direhab merupakan hasil bantuan Pemprov Kaltara dan Pemerintah Pusat.

TANJUNG SELOR – Program bantuan rehab rumah bagi warga kurang mampu, telah menyentuh belasan ribu masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara). Hasil tersebut merupakan kolaborasi yang baik antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. 

Ada 13.800 lebih rumah warga yang sebelumnya kurang layak huni dibantu rehab. Hingga menjadi rumah layak. Adanya program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Di bawah kepemimpinan Irianto Lambrie selaku Gubernur Kaltara, program ini menjadi prioritas. Dengan sumber dana dari APBN maupun APBD Kaltara.

Bagi masyarakat yang mendapat bantuan program ini, menerima dana sekitar Rp 15 juta untuk merehab rumahnya. Dikarenakan bersifat bantuan stimulan swadaya, diharapkan program ini bisa menghadirkan keswadayaan masyarakat untuk bahu membahu dan gotong-royong. 

“Bantuan rehab rumah itu secara teknis dikerjakan secara swadaya. Meskipun usulan perbaikan ini diterima secara by name by address. Tapi, pengerjaannya dilakukan secara berkelompok. Bertujuan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membangun rasa kebersamaan,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umun Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Sunardi.

Ia juga mengatakan, program itu digulirkan sejak 2017. Dengan sumber anggaran dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Kaltara telah mengucurkan sebesar Rp 25 miliar untuk merehab 1.677 unit rumah. Target untuk Kaltara, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah 10 ribu rumah. 

“Hingga saat ini (2020) sudah 13.898 unit rumah direhab. Ini hasil kolaborasi Pemprov Kaltara dengan Kementerian PUPR melalui Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kaltara,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, dari pemetaan yang dilakukan, bantuan ini lebih berfokus di wilayah perbatasan. Meski tetap dilakukan di berbagai wilayah lain. Sesuai usulan warga yang dilakukan secara berjenjang. “Masyarakat yang kondisi rumahnya kurang layak silakan mengusulkan. Atau bisa melalui keaktifan ketua RT, yang mengusulkan ke lurah atau kepala desa. Lalu berjenjang ke camat dan Pemkab/Pemkot. Nanti Pemkab atau Pemkot yang mengusulkan ke Provinsi. Selanjutnya, provinsi bersama Satker ada tim yang melakukan verifikasi, untuk melihat layak tidaknya warga yang diusulkan itu,” urainya. 

Besaran alokasi anggaran yang dikucurkan sejak 2016-2020, total mencapai Rp 218,69 miliar. Di mana, dari APBN sebesar Rp 194,85 miliar untuk 12.222 rumah. Sementara APBD Rp 23,83 miliar untuk 1.676 rumah. Sehingga, total ada 13.989 rumah warga yang telah dibantuk rehab sejak 5 tahun terakhir. 

“Dalam mempercepat realisasi program bantuan ini di Kaltara, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dari DPUPR-Perkim memperbanyak kunjungan lapangan ke lokasi. Dimana bantuan rehab akan diberikan,” ujar Sunardi. 

Berdasarkan informasi dari fasilitator di lapangan, tahun ini program BSPS tengah dikebut. Hingga September 2020, BSPS-APBD maupun BSPS-APBN fisiknya sudah berjalan diatas 50 persen. “Sempat slowdown 4 bulan lalu, akibat adanya pandemi. Dimana sejumlah daerah membatasi akses masuk, untuk pencegahan Covid-19 sehingga prosesnya melambat,” jelas Sunardi. 

“Percepatannya baru dimulai awal Agustus lalu. Kita percepat dengan memperbanyak kunjungan dari rumah ke rumah,” imbuhnya. Hal terpenting, pelaksanaan program BSPS pun tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. (uno2)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X