TANJUNG SELOR – Proses peledakan untuk pembangunan konstruksi bendungan I, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, seyogianya pada bulan depan.
Namun, pelaksanaan tersebut akan molor karena terdapat beberapa kendala. Meskipun untuk pembangunan gedung penyimpanan bahan peledak masih dikerjakan. Dikonfirmasi, Manajer Operasional PT Kayan Hidro Energi (KHE), Roni mengatakan, kontainer dan alat berat baru datang. Mengakibatkan proses tersebut terhambat.
Bahkan, untuk izin peledakan dari kepolisian sampai saat ini pun belum dikeluarkan. “Izin peledakan ini tak gampang, karena kami harus mendapatkan izin dari Mabes Polri,” ungkapnya, (30/10).
Untuk proses peledakan, diakui Roni, belum bisa dipastikan jadwalnya. Apabila masih ada kendala tahun ini, maka proses peledakan bisa saja terlaksana awal 2021. Upaya pun masih dilakukan, agar tahun depan pembangunan konstruksi bendungan I bisa langsung dikerjakan.
“Untuk pengerjaan di lapangan tak ada yang stop. Semua berjalan secara paralel. Nantinya, tahapan pembangunan gedung ini akan paralel dengan izin. Artinya, setelah izin diterbitkan, lalu gedung sudah terbangun maka proses peledakan bisa dilakukan,” jelasnya.
Dengan melihat target yang direncanakan, maka 2025 PLTA sudah bisa menghasilkan energi listrik sebesar 900 megawatt (MW). Energi yang cukup besar ini nantinya akan disuplai ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
“Kami pun berencana menyuplai listrik ke Sabah. Energi yang disuplai ke PLN ini akan diperuntukkan bagi listrik rumah tangga dan industri lokal skala kecil. Baik di Kaltara maupun provinsi lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi menyampaikan, mega proyek PLTA ini bukan hanya terbesar di Kaltara. Tetapi juga se-Asia. Jadi, ESDM akan terus mengawal.
“Kami akan terus mengawal tahapan demi tahapan dan melaporkan setiap tahapan ke Menteri ESDM,” ujarnya. Proses pembangunan PLTA pun turut dikawal Kantor Staf Presiden (KSP). (fai/uno)
