TANJUNG SELOR - Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara (Kaltara), terdapat 11.300 lebih warga yang sampai saat ini belum perekaman e-KTP.
Adanya data tersebut, sebagai bentuk pengawasan Bawaslu Kaltara untuk membeberkan hal itu. Pasalnya, perlindungan hak pilih menjadi salah satu tugas yang dilaksanakan Bawaslu. “Fokus pengawasan kami dengan melindungi hak pilih masyarakat,” ujar Ketua Bawaslu Kaltara Suryani, kemarin (9/11).
Terhadap warga yang belum lakukan perekaman e-KTP, merupakan pemilih pemula atau pemilih non pemula, yang sudah memiliki hak pilih. “Ini harus kita kawal sama-sama. Mereka ini orang yang punya hak pilih,” tegasnya.
Menurutnya, selain penyelenggara, masyarakat dan pemerintah, termasuk paslon harus mendorong simpatisannya. Bagi yang belum terdaftar sebagai pemilih, agar memperhatikan terkait hak pilih. “Kemenangan itu terkait dengan suara pemilih. Makanya, kita harap hak pilih masyarakat terlayani dan terdata. Dengan datang ke TPS menggunakan hak pilihnya,” tutur Suryani.
Dikonfirmasi terpisah, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi menjelaskan, jumlah 11.300 lebih warga yang belum perekaman menjadi perhatian. Pada waktu rakor di Disdukcapil di Nunukan belum lama ini, hal tersebut sudah ditekankan.
Informasi yang diterima Teguh, untuk Malinau, Nunukan dan KTT tidak libur dalam pengurusan kependudukan masyarakat. Meskipun demikian, masih ada yang belum melakukan perekaman.
“Mudahan ada data yang detail 11.300 lebih itu, di daerah mana saja. Sehingga nanti kami akan jemput bola,” jelasnya. Jemput bola itu, sebenarnya sudah bisa dilakukan. Bahkan, saat rakor belum lama ini sudah diberikan portable perekam yang bisa digunakan. Hal tersebut untuk mempermudah perekaman. (fai/uno)
