TARAKAN – Meski Kementerian Pertanian mewajibkan 9 program utama pembangunan pertanian untuk diterapkan di daerah, di Kaltara tidak semua program dapat terealisasi.
Koordinator Fungsional Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian (BKP) Tarakan, Indri Komalasari menjelaskan, di Tarakan hanya menerapkan peningkatan produksi tanaman pangan berbasis korporasi, peningkatan populasi, produktivitas, dan mutu genetik ternak potong atau unggas.
Kemudian, pengentasan daerah rentan rawan pangan yaitu family farming, pertanian masuk sekolah, diversifikasi pangan, penguatan layanan perkarantinaan, dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks).
“Ketahanan pangan di Kaltara, dinasnya lebih mengutamakan Pangan Lestari dengan menerapkan tanam sayuran di pekarangan rumah. Karena yang bisa diterapkan di Tarakan cuma tanaman sayuran saja,” terangnya, Kamis (12/11).
Dalam hal pelaksanaan dan penerapan program, instansinya tidak memiliki kewenangan. Melainkan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tarakan.
“Ekspor pertanian dari Tarakan juga belum ada. Bahkan, Tarakan juga masih bergantung dari daerah lain. Seperti pisang didatangkan dari Sebatik dan Parepare,” jelasnya.
Indri mengatakan, Tarakan belum memiliki potensi perkebunan yang bisa diekspor. Berbeda dengan Nunukan yang bisa mengekspor hasil perkebunan didukung dengan ketersediaan lahan pertanian yang luas antara lain, pisang, kakao, dan sawit.
“Sayuran itu untuk mencukupi masyarakat Tarakan saja masih kurang,” sebutnya. Untuk diketahui, 9 program Kementerian Pertanian sudah mulai diterapkan sejak tahun 2019 dan masuk dalam rencana strategis.
Ada beberapa kendala penerapan program strategis Kementerian Pertanian di masa pandemi Covid-19. Salah satunya terhambat untuk mengumpulkan orang saat dilakukan sosialisasi. Kemudian akses komunikasi ke daerah-daerah terpencil, seperti di wilayah pedalaman Malinau dan Kabupaten Tana Tidung belum memadai.
“Jaringan susah dan akses ke sana karena Covid-19 ini. Sarana, prasarana dan fasilitas di masing-masing daerah ini juga masih minim, terutama jaringan. Mungkin ini berkaitan anggaran, itu kewenangan mereka sendiri. Tapi, pemerintah daerahnya mendukung program,” ujarnya. (*/sas/mua)
