TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah berupaya menghidupkan perdagangan lintas batas negara khususnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, dengan daerah tetangganya Bakelalan, Negara Bagian Serawak, Malaysia.
Salah satunya upayanya, menjalin negosiasi. Saat ini, uapaya itu telah membuahkan hasil. Di mana telah dibukanya keran perdagangan lintas batas.
Sebelumnya, akibat pandemi Covid-19, wilayah perbatasan Krayan-Bakelalan ditutup pihak Malaysia dengan alasan keamanan dari pandemi Covid-19. Sehingga perdagangan lintas batas yang sudah dilakukan masyarakat secara turun temurun menjadi tersendat.
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Risdianto mengatakan, terdapat 5 kecamatan di Malinau dan 12 kecamatan di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sejumlah upaya dilakukan untuk mengembalikan perdagangan lintas batas menjadi normal.
“Kami melakukan pendekatan melalui Sosek Malindo,” ujarnya, Rabu (18/11) di program Respons Kaltara. Saat penutupan oleh Malaysia, pasokan kebutuhan barang untuk warga perbatasan juga sudah diupayakan. Salah satunya adalah melalui Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang yang notabene adalah program rutin pemerintah dan Pemprov Kaltara setiap tahun.
“Ini kerja sama pusat, provinsi dan kabupaten. Ini yang dilakukan selama ini," kata dia. Mengacu kepada surat dari negara tetangga, diakuinya, memang ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti. Utamanya menyangkut penerapan protokol kesehatan pada saat aktivitas perdagangan dua negara berlangsung.
Kemudian nantinya juga akan diidentifikasi dan disepakati bersama, jenis barang apa saja yang diperbolehkan untuk dimasukkan ke wilayah Indonesia.
“Kami sudah rapat dengan sejumlah pihak terkait dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Untuk memastikan," jelasnya.
"Termasuk konsulat yang ada di Malaysia, terkait dengan apa jenis barang yang bisa masuk di Indonesia, juga dilakukan komunikasi. Sampai saat ini, hal itu telah selesai dibahas. Kita tinggal memastikan jenis barang apa saja yang bisa masuk keluar di Krayan," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara, Hartono mengungkapkan, upaya yang dilakukan menjadi tanggungjawab pemerintah. Selain SOA, pun dilakukan upaya lain yakni berkoordinasi dengan pihak Malaysia.
"Sama seperti yang dikatakan Kepala Bappeda dan Litbang, kita upayakan agar pintu perdagangan dibuka," singkatnya. (*/fai/mua/uno)
