TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara bersama Pemprov sepakat kembali memprioritaskan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) ke wilayah perbatasan.
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, Andi Muhammad Akbar menerangkan, program tersebut dinilai penting untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, juga mendukung aksesibilitas dan mobilisasi masyarakat dari dan menuju wilayah perbatasan.
“Pada penyusunan APBD 2021 nanti, kami tetap menganggarkan untuk SOA di perbatasan. Ini menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat di lokasi yang masih sulit diakses," sebutnya, Rabu (18/11).
Program SOA juga sebagai upaya Pemprov Kaltara mendukung pemerintah pusat dalam menjaga kedaulatan di beranda negara. Sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial antar masyarakat. Pihaknya bersama Pemprov Kaltara, menginginkan semua merata sampai wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Kita mengupayakan semaksimal mungkin cara-cara alternatif yang bisa dilakukan sebagai perhatian pemerintah," jelasnya.
Sementara itu, terkait telah disetujuinya usulan Gubernur Kaltara perihal pembukaan akses perdagangan di wilayah Krayan, Andi Akbar meminta stakeholder terkait segera menindaklanjuti. Menurutnya, langkah cepat harus diambil untuk memastikan pelaksanaan segera dimulai.
"Tentu kita berharap surat pembukaan dari Sarawak segera ditindaklanjuti teknisnya bagaimana. Hal itu perlu segera dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Khususnya antara eksekutif Pemprov Kaltara, Pemda Nunukan dan juga pelaku usaha," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengawal secara maksimal poin-poin ketentuan yang diminta otoritas Sarawak. Khususnya yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Dari informasi diterimanya, masyarakat dan Pemda Nunukan, meminta pemerintah bisa menjamin transaksi perdagangan aman dari Covid-19.
"Kita perlu mengupayakan yang terbaik untuk itu," sebut dia. Dengan dibukanya kembali akses perdagangan di titik Long Midang – Ba’kelalan, dia tidak menampik bisa segera mengakhiri persoalan kelangkaan dan tingginya harga di Krayan.
"Dengan dibukanya kembali akses perdagangan untuk Krayan, maka kebutuhan masyarakat lebih terjamin pasokannya ke depan," ungkapnya. (adv/fai/mua)
