TARAKAN – Salah satu elemen dan indikator yang penting dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis adalah, adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu.
Ini disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi saat membuka dialog interaktif bertema pendidikan politik masyarakat dalam persiapan Pilkada Serentak 2020 bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Borneo Tarakan (UBT), bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltara di Ballroom Hotel Duta Tarakan, Kamis (19/11) siang.
“Untuk memastikan kualitas pemilu, khususnya Pilkada Serentak 2020 di Kaltara, patutlah disosialisasikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, termasuk mahasiswa seperti pentingnya menyuarakan hak pilih atau tidak golput, mencegah money politic, dan menghindari konflik horizontal,” kata Teguh.
Sebab, sesuai Pasal 131 Undang-Undang (UU) No. 10/2016 tentang Pilkada, esensi pelaksanaan pilkada adalah keterlibatan publik di dalam kontestasi tersebut. “Keterlibatan ini tak hanya pada saat proses pemilihannya semata. Tetapi, dimulai dari proses pengawasan, sosialisasi, hingga pendidikan politik bagi pemilih,” urainya.
Seperti diketahui, target kepesertaan pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di Kaltara, berkisar 75 hingga 80 persen lebih.
“Pendidikan pemilih berkelanjutan merupakan investasi jangka panjang yang penting untuk dilakukan. Khususnya kepada para pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak politiknya dalam pemilu atau pemilihan,” jelasnya.
Ditegaskan juga oleh Teguh, Pilkada Serentak 2020 akan dilakukan di tengah pandemi. Untuk itu, diharapkan masyarakat, khususnya mahasiswa tetap ikut aktif melakukan pengawasan. “Pengawasan partisipatif ini tetap taat dan patuh juga terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan. Hal ini sangat penting, untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19,” urainya.
Sementara itu, untuk kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Teguh menyebutkan bahwa sedianya bersinergi dengan upaya penanganan Covid-19 di Kaltara. Dimana, dialokasikan anggaran sekitar Rp 136,2 miliar untuk hal tersebut. “Pemprov juga telah menerbitkan Pergub mengenai pedoman AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru),” ungkapnya.
Untuk dukungan pengamanan, TNI, Polri, Satpol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran dilibatkan. “Dari dari Bawaslu, Indeks Kerawanan Pemilu 2020 di Kaltara, berada pada level 5 dengan poin 62,87. Kaltara terhitung paling rendah tingkat kerawanannya dibanding 9 provinsi yang menyelenggarakan pilkada tahun ini. Untuk kabupaten, dar 4 daerah, 3 diantaranya berada dibawah poin 50, atau kerawanan rendah,” urainya.
Bahkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara pada 2019, mencapai 83,45. Dimana untuk aspek kebebasan sipil, mencapai nilai 96,6; hak-hak politik 74,92; dan lembaga demokrasi 80,46.
“Namun ada beberapa tantangan yang harus diwaspadai pada Pilkada Serentak di Kaltara. Diantaranya, perubahan peraturan perundang-undangan yang perlu disikapi dengan kesiapan KPU untuk meng-update dan mensosialisasikannya. Selain itu, ketidaktaatan pada protokol kesehatan, dinamika penduduk di wilayah perbatasan, isu SARA, dan lainnya,” papar Teguh.
Teguh juga berharap calon kepala daerah mampu menjadi influencer protokol kesehatan. Dimana, pilkada menjadi ajang adu gagasan untuk penanganan pandemi dan dampak yang ditimbulkan.
“Itu menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan pilkada. Selanjutnya, pilkada menjadi pemantik kebangkitan ekonomi, berdisiplinnya petugas dan masyarakat terhadap protokol kesehatan, dukungan penuh elemen masyarakat, tingginya partisipasi politik, tidak ada konflik horizontal, aman dari Covid-19, minim pelanggaran dan masyarakat mendapatkan pendidikan politik dari seluruh prosesnya,” tutupnya. (humas)
