TANJUNG SELOR – Penyusunan APBD Kaltara Tahun 2021, dipastikan sudah sesuai arahan Pemerintah Pusat. Khususnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
Dikatakan Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris, Permendagri itu diharapkan dapat mewujudkan implementasi peraturan yang berlaku. Karena sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang sesuai aturan.
DPRD Kaltara telah menggelar bimbingan teknis untuk menyamakan pemahaman. Terkait sinkronisasi Permendagri 64 Tahun 2020, dengan Penyusunan APBD Tahun 2021. Sehingga dipastikan program dan kegiatan sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat.
“Kami sudah melakukan bimtek terkait materi penyusunan APBD. Bersama dengan LPPM Universitas Djuanda Bogor, kami mempelajari secara detail isi Permendagri, sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan di APBD 2021,” terang Norhayati, Kamis (26/11).
Norhayati memahami jika substansi Permendagri bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen mewujudkan sinergitas tata kelola Pemerintah Pusat dan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan perekonomian.
“Substansi program dan kegiatan dalam APBD harus sejalan dengan rencana kerja Pemerintah Pusat. Semua indikator pembangunan bisa sinkron dan terukur," ujarnya.
Secara umum, terdapat lima materi pembahasan dalam bimtek yang diikuti DPRD Kaltara. Pertama, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kedua, prinsip penyusunan APBD. Ketiga, kebijakan penyusunan APBD. Keempat, teknis penyusunan APBD. Kelima, hal khusus lainnya. (adv/fai/uno)
