TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III tahun 2020 dilakukan dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Golongan Karya terhadap Nota Penjelasan Raperda Kabupaten Bulungan, tentang APBD Tahun 2021 dan Raperda tentang Tata Ruang Tahun 2020-2040.
Rancangan APBD Kabupaten Bulungan tahun 2021 diakui telah memenuhi kaidah serta mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diselaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Fraksi Golongan Karya memberikan pandangan, saran, dan penekanannya. Antara lain APBD harus berbasis prestasi kinerja. Diharapkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan terukur.
“Penyusunan dan pembahasan APBD harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan akuntabilitas. Implementasinya harus cermat dan tepat sasaran. Utamanya dalam merespon kebutuhan prioritas masyarakat di tengah kondisi negara dan daerah yang terguncang karena pandemi Covid-19,” kata Ketua Fraksi Golkar, Riyanto.
Untuk diketahui, pendapatan daerah pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 1.245.531.108.749. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Melihat komposisi pembiayaan serta pendapatan masih besar, bersumber dari transfer pemerintah pusat dan bantuan keuangan provinsi yang nominalnya sekitar Rp 92 persen. Fraksi Golkar menyarankan Pemkab melakukan inovasi pembiayaan, dengan mengupayakan pemanfaatan potensi ekologi dalam upaya meningkatkan transfer pusat ke daerah.
“Kerjasama dengan NGO (Non Government Organisation). Potensi sumber daya alam Bulungan memiliki peluang untuk melakukan inovasi tersebut. Sebagai contoh Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang berada di wilayah food estate, berpeluang untuk menjadi sumber pelestarian karbon stok. Itu bentuk inovasi ekologi. Konsep Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE); Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE)," ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, Kabupaten Bulungan juga dapat melakukan skema Transfer Anggaran berbasis Kabupaten (TAKE) untuk desa, dengan penguatan pelestarian dan pengelolaan ekologi desa sebagai dasar perhitungan. (adv/*/mts/mua)
