TARAKAN - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tarakan Endah Sarastiningsih memperkirakan jumlah guru honorer baik di jenjang PAUD, SD hingga SMP, mencapai 900 orang. Namun, jika ditambah dengan SMA dan SMK, diperkirakan lebih dari itu.
“Kita hanya memperkirakan saja sekitar 900-an. Tapi sepertinya lebih dari itu. Karena data pasti untuk yang SMA/SMK kita memang tidak memiliki,” ujar Endah kepada awak media, Rabu lalu (25/11).
Ia memperkirakan ada guru honorer yang sudah mengabdi tahunan. Mengingat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Tarakan terakhir berlangsung pada tahun 2005. Jika ada guru honor mulai 2006, otomatis sekarang sudah 14 tahun.
Setelah itu, Tarakan belum pernah membuka penerimaan CPNS yang berskala besar, atau validasi untuk tenaga honor. Sehingga, diperkirakan Endah, ada guru honor yang usianya sudah di atas 35 tahun sekarang.
“Ada, sekarang sudah banyak yang di atas 35 (tahun),” ungkap wanita berkaca mata ini. Karena itu, ia berharap secara bertahap mereka juga ada solusinya. Karena CPNS murni, aturannya berpatokkan pada umur tidak boleh lebih dari 35 tahun.
Salah satu solusi yang diharapkan Endah, melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Meskipun dari keterangan yang diperolehnya dari Wali Kota Tarakan, ada kendala terhadap penggajian pegawai P3K karena anggaran dibebankan ke daerah.
Terkait kesejahteraan guru honorer, Endah bersyukur karena honor yang diterima guru honorer termasuk instentif dari Pemkot Tarakan dan Pemprov Kaltara, totalnya sudah hampir Rp 3 juta per bulan.
“Alhamdulillah, mereka (guru honorer) dibayar Rp 20 ribu per jam. Rata-rata untuk honornya mengajar sekitar Rp 2 jutaan. Ditambah insentif Pemkot itu Rp 700 ribu, insentif Pemprov Rp 500 ribu per bulan. Berarti sudah mendekati Rp 3 juta,” sebutnya.
Yang masih menjadi perhatian pihaknya adalah staf honor. Karena staf tidak punya insentif dari Pemprov Kaltara. Sementara insentif Pemkot Tarakan tidak sebesar guru honor. Jika insentif guru honor Rp 700 ribu, sedangkan insentif staf hanya Rp 500 ribu.
Wali Kota Tarakan Khairul dalam arahannya saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-75 Tahun 2020 di ruang pertemuan SMPN 1 Tarakan, Rabu (25/11), membeberkan bahwa Pemkot Tarakan berencana membuka CPNS tahun 2021.
“Ada formasi sebenarnya untuk CPNS 2021 ini. Kita buka hanya untuk diprioritaskan kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Adapun perekrutan melalui P3K, menurut mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini, dimungkinkan. Akan tetapi, ada persoalan yang dihadapi. Yaitu tes P3K sama dengan CPNS. Sehingga hampir tidak ada kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya.
Namun, bukan tanpa usaha. Menurut Khairul, yang bisa dilakukan adalah melatih dengan melakukan simulasi soal-soal supaya nilainya bagus. Persoalan lain terkait P3K, ternyata anggaran penggajiannya dibebankan ke masing-masing daerah.
Hal itu diketahui Khairul, karena menjadi keluhan sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan, yang Wali Kota Tarakan menjadi ketuanya.
