TANJUNG SELOR – Guna memastikan kesehatan penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan rapid test massal terhadap penyelenggara adhoc. Seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Komisioner KPU Kaltara divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Hariyadi Hamid menyampaikan, rapid test pada tingkatan KPPS saat ini sedang berjalan. Sementara di tingkatan PPS dan PPK sudah rampung beberapa pekan lalu.
Rapid tes kepada KPPS beberapa wilayah yang sudah rampung seperti di Kota Tarakan mulai 17-23 November lalu. Kabupaten Tana Tidung (KTT) sudah dilaksanakan, mulai 23-24 November. Bulungan mulai hari ini dan ditargetkan akan rampung satu hari ke depan. Malinau pun demikian dan diperkirakan rampung hingga 29 November mendatang.
Sedang Wilayah Nunukan mengingat akses geografisnya cukup luas, maka sudah dilakukan jauh-jauh hari sejak 21-30 November. “Berdasarkan informasi yang ada, beberapa anggota KPPS itu ada yang reaktif. Bagi yang kategori reaktif maupun yang menolak untuk dilakukan rapid test, maka yang bersangkutan akan kami ganti. Indikatornya ada dua, yaitu hasilnya reaktif dan tidak mau di rapid test. Karena niatnya baik untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan khususnya penyelenggara ini sehat dan aman,” terang Hariyadi, Jumat (27/11).
Lanjut dikatakan, setiap TPS diisi 7 orang KPPS, ditambah dengan 2 orang keamanan (Linmas) sehingga jumlahnya 9 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk dalam penyelenggara di tingkat KPPS, Jika kemudian dari jumlah tersebut ada yang reaktif, maka akan dilakukan pergantian dengan personel yang baru. Pada proses rekrutmen banyak yang mendaftar, setiap daerah jumlahnya bervariasi.
Selain itu, syarat sebagai anggota KPPS berdasarkan regulasi yang ada, bicara pembatasan usia minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun.
“Kami mengupayakan yang lebih muda sehingga kondisi kesehatannya bagus. Kedua terkait dengan riwayat tertentu, jika memiliki penyakit bawaan, maka kami anggap itu tidak lolos persyaratan,” ujarnya.
9 Pengawas TPS di Tarakan Reaktif
Dalam menekan penularan Covid-19, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan melakukan rapid test terhadap 426 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Tarakan.
Rapid test dilakukan secara serentak pada Kamis (26/11) lalu, namun di tempat yang berbeda-beda. Yakni di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur, Panwaslu Tarakan Tengah, dan Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara.
Dari hasil rapid test, dibeberkan Koordinator Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Tarakan, Jupri, ternyata ada sejumlah Pengawas TPS yang hasilnya dinyatakan reaktif.
“Tarakan Barat itu ada 6 orang, Tarakan Timur 1 orang, Tarakan Utara 2 orang,” sebut Jupri. Terhadap pengawas TPS yang hasilnya reaktif, berdasarkan kebijakan, menurut Jupri, masih diberi kesempatan kedua.
Mereka diminta untuk isolasi mandiri hingga waktu ditentukan untuk melakukan rapid test lagi pada 3 Desember. “Yang rapid itu disuruh istirahat, ikuti protokol mandiri, isolasi mandiri dulu di rumah. Setelah rapid, ada waktu sekitar 7 hari untuk melakukan istirahat itu,” ungkapnya.
Jika hasilnya masih juga dinyatakan reaktif, akan dilakukan pergantian antar waktu (PAW). Pihaknya sudah menyiapkan sebagian cadangan. Adapun yang tidak memiliki cadangan, otomatis pihaknya menugaskan staf kecamatan untuk melakukan pengawasan di TPS. Termasuk pengawasan desa atau kelurahan (PDK) akan ditugaskan pihaknya, apabila dari staf kecamatan tidak mencukupi. (*/mts/mrs/mua/uno)
