TANJUNG SELOR - Masyarakat di Kecamatan Tulin Onsoi dan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, meminta agar Pemprov Kaltara bisa mendirikan sekolah di wilayah mereka. Dua daerah itu, masih kekurangan infrastruktur di sektor pendidikan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara dari Dapil IV Nunukan, Karel Sompotan mengatakan, keberadaan satuan pendidikan yang dekat dengan permukiman penduduk, dinilai masyarakat sangat dibutuhkan anak usia sekolah di sana.
“Khusus untuk Kecamatan Tulin Onsoi, sekolah yang dibutuhkan adalah jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan di Lumbis Pansiangan mencakup SMA dan Sekolah Menengah Pertama (SMP),” bebernya, Jumat (27/11).
Bahkan, hal ini juga disampaikan masyarakat langsung kepada dia, saat melaksanakan reses di dua daerah tersebut. Masyarakat di Tulin Onsoi menyampaikan, bahwa mereka butuh SMA. Sedangkan di Lumbis Pansiangan butuhnya SMA dan SMP.
“Karena SMP kewenangannya di Pemda Kabupaten, kita akan teruskan ke Pemda Nunukan,” tuturnya.
Selain itu, masyarakat di dua kecamatan tersebut menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur jalan hingga telekomunikasi. Untuk jalan,warga meminta untuk dilakukan pengaspalan lapen. Jalan itu adalah jalan yang sebelumnya sudah dibuka dan dipasangi agregat dengan ADD (Alokasi Dana Desa).
Warga di Desa Tambalang Hulu, Kecamatan Lumbis Pansiangan minta jembatan ulinisasi. “Untuk telekomunikasi, mereka tanya lagi kapan jaringan masuk ke sana. Ini sudah saya konfirmasi ke Kominfo. Mereka bilang tinggal lakukan pengadaannya saja. Kalau survei sudah dilakukan," jelasnya.
Secara teknis, aspirasi-aspirasi tersebut sudah dimasukan dalam draft pokok pikiran Anggota DPRD Kaltara. Pihaknya juga sudah menyerahkan ke Pemprov Kaltara untuk disinkronkan dalam APBD 2021.
“Semua aspirasi mereka sudah masuk Pokir kita. Kita sudah serahkan ke Bappeda Provinsi. Nanti kita lihat berapa yang masuk di batang tubuh APBD. Semoga saja paling tidak satu dua kegiatan terlaksana," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Karel memberikan pemahaman terkait alur pembangunan di daerah yang bisa lebih cepat difasilitasi melalui APBD.
"Teknisnya memang sudah disampaikan ke kami dan sudah diteruskan ke Bappeda. Tapi sistem di sana memprioritaskan usulan yang sebelumnya disampaikan berjenjang. Mulai dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi," ungkap dia. (adv/fai/mua)
