TANJUNG SELOR - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), masih berproses sampai saat ini.
Raperda itu sudah berproses sejak awal tahun 2020. Bahkan saat pandemi di Maret 2020 lalu bermula, pansus Raperda itu terus berupaya menyelesaikan nya hingga menjadi Perda.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, Ihin Surang mengatakan, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk komitmen pihak legislatif dalam mendukung pola ekonomi kerakyatan.
"Raperda UMKM yang saat ini masih disusun adalah Raperda inisiatif Dewan. Dibuatnya aturan ini karena kita melihat sangat perlu peran pemerintah dalam memberikan dorongan dan pembinaan kepada UMKM kita," katanya, Jumat (27/11).
Keberadaan UMKM memang harus mendapat perhatian lebih. Mengingat mereka menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Perlu diketahui, bahwa tulang punggung perekonomian Indonesia adalah UMKM. Eksistensi mereka sudah teruji beberapa waktu yang lalu. Saat terjadi krisis global, UMKM ini mampu bertahan.
"Jadi kita harus bisa memberi perhatian lebih," jelasnya.
Melalui Raperda UMKM yang nantinya akan disahkan menjadi Perda, DPRD Kaltara menghendaki adanya aturan baku yang mengatur keterlibatan pemerintah lebih detail.
Atas dasar persetujuan anggota dewan lainnya, maka seluruh pihak mempunyai komitmen untuk memberi penguatan, perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang terlibat di UMKM. Dengan harapan, ke depannya mereka bisa dibina langsung oleh pemerintah.
"Pemerintah pun punya payung hukum dengan adanya Perda ini dalam melakukan pembinaan. Mulai dari peningkatan SDM-nya, memberi bantuan modal, dan lainnya," pungkasnya. (adv/fai/mua)
