TANJUNG SELOR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Norhayati Andris, menekankan agar pihak eksekutif bisa menjalankan secara maksimal Instruksi Presiden perihal penggunaan anggaran di tahun 2021.
Penggunaan anggaran harus dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Sehingga keberadaan belanja negara bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya mereka yang terdampak pandemi Covid-19.
"Saya kira teman-teman kita di Pemprov Kaltara sudah mengetahui garis besar pelaksanaan anggaran tahun 2021 yang disampaikan Presiden. Selain harus fokus pada penanggulangan dampak pandemi secara menyeluruh, pelaksanaannya juga harus cepat dilakukan,” katanya, Minggu (29/11).
Percepatan realisasi APBD harus dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terlebih bagi OPD yang memiliki porsi anggaran tergolong besar. Kata dia, Presiden RI tegas meminta seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga hingga kepala daerah melakukan lelang dan belanja sedini mungkin.
“Saya minta soal belanja ini juga bisa dipahami semuanya. Selama ini kan program dan kegiatan baru mulai jalan maksimal di triwulan II. Itu yang harus diubah,” tegasnya.
Selain itu, program berupa bantuan sosial juga harus bisa disalurkan pada awal Januari 2021. Ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan geliat ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Pesan Pak Presiden, kita harus bekerja lebih cepat karena kita dalam kondisi krisis. Semangat dan auranya harus berbeda. APBN hingga APBD yang ada harus dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (adv/fai/mua)
