TANJUNG SELOR – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 perlu dikawal secara maksimal agar tepat sasaran. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, Achmad Djufrie.
Ia mengatakan, tidak boleh ada lagi keluarga yang berhak mendapatkan, justru tidak mendapatkan bantuan tersebut. Pada penyaluran di tahun ini, ia sempat mendapati fakta tersebut dari pengaduan langsung masyarakat.
“Komisi IV setuju atas tambahan waktu penyaluran BLT Dana Desa yang direncanakan berlanjut tahun depan. Cuma masalahnya ada beberapa desa KK-nya yang sebelumnya banyak tidak mendapatkan. Seperti di Bulungan ini ada di Desa Jelarai dan Salimbatu yang KK-nya memang sangat banyak. Berbeda dengan di Sekatak yang KK-nya tidak terlalu banyak, bisa ter-cover semua,” jelasnya, Rabu (2/12).
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu segera turun tangan untuk memastikan pemerataan penyaluran. Sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Khususnya selama masa transisi menuju era kenormalan baru.
“Harus dipastikan benar-benar semua yang berhak bisa mendapatkan. Jadi tujuan pemberian bantuan bisa benar-benar terasa manfaatnya,” tegasnya.
Ia menerangkan, pagu maksimal BLT Dana Desa yang tersedia mencapai Rp 147,68 miliar tahun ini. Nominal tersebut setara dengan 30,59 persen dari total pagu Dana Desa Kaltara Tahun 2020 sebesar Rp 482,62 miliar. Terdapat 24.904 Kepala Keluarga (KK) yang terdata berhak mendapatkan BLT Dana Desa. "Itu perlu kita perhatikan dan kawal. Agar tepat sasaran," sebutnya. (adv/fai/mua)
