JELANG pemungutan suara pilkada pada 9 Desember ini, Polda Kaltara melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) siap mendukung distribusi kotak dan surat suara ke daerah terpencil.
Dengan kekuatan penuh, Polda Kaltara juga turut mengawasi jalannya pemungutan suara.
“Personel kita hampir 3.000. Saya perintahkan tidak ada cadangan, semua hadir untuk pengamanan sesuai TPS (Tempat Pemungutan Suara),” kata Kapolda Kaltara Irjen Pol, Bambang Kristiyono, Kamis (3/12).
Ia juga memerintahkan anggota polisi yang tidak bertugas di TPS, bersiap di masing-masing Markas Komando (Mako). Tujuannya di saat dibutuhkan pengamanan tambahan, langsung dapat dikerahkan.
"Tidak ada kekuatan dua pertiga. Total semuanya, karena kita kekurangan personel," ungkapnya.
Kapolda mengungkapkan, Polda Kaltara akan dibantu anggota Brimob sebanyak 200 personel yang akan bertugas di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.
"Nunukan dan KTT, masing-masing akan dibantu 100 personel. Yang di Tana Tidung antisipasi yang di Malinau dan Tanjung Selor. Dari Mabes Polri memberikan BKO personel,” bebernya.
Ia memastikam kondisi di Kaltara sejauh ini masih aman dan kondusif. "Kalau ada apa-apa tidak mau resiko. Makanya kita siap-siap,” imbuhnya.
Ia menegaskan, setiap anggota kepolisian tidak ada yang berpihak kepada salah satu pasangan calon gubernur, khususnya anggota kepolisian di Kaltara. Hal ini merupakan perintah dari Kapolri, Jenderal Polisi Idham Azis.
"Jika ada yang memihak, seketika itu ditindak. Baik dicopot jabatan yang punya jabatan dan diproses sesuai peraturan hukum yang berlaku. Itu untuk (persiapan) menghadapi pilkada," tuturnya.
Ia mengimbau masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Alasannya, penambahan pasien positif Covid-19 masih bertambah di Kaltara. "Jangan mengabaikan protokol kesehatan," tegasnya.
Direktur Polairud Polda Kaltara, Kombes Pol Nyoman Budiarja mengatakan selalu siap jika nantinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara meminta pengawalan dan pengamanan distribusi kotak dan surat suara. Dalam hak ini pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran dan armada.
"Mungkin lebih efektif menggunakan kapal Polairud, kita kerjakan. Polri tidak bakal menolak. Tinggal nanti kita tunggu perintah KPU," singkatnya. (*/sas/mua)
