TARAKAN - Postingan seseorang di media sosial Facebookterkait pembayaran honorarium pegawai kontrak di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan yang dinilai lambat dibayarkan. Hal tersebut pun ditanggapi Wali Kota Tarakan, Khairul.
Khairul mengatakan, anggaran Pemkot Tarakan untuk membayar gaji pegawai sebenarnya sudah siap. Persoalannya hanya pada administrasi. “Anggaran itu standby. Tetapi bendahara umum daerah, dalam hal ini BPKAD tak bisa mengeluarkan uang kalau tidak ada amprahan dari dinas,” ujar Khairul.
“Seperti (Dinas) Kesehatan, ada beberapa UPT. Puskesmas saja ada enam, Labkesda, IFK (Instalasi Farmasi Kesehatan). Jadi kadang-kadang saling menunggu. Itu jadi masalah. Beda kalau mungkin satu kantor," tambahnya.
Ia telah meminta Kepala Dinkes Tarakan mengantisipasi persoalan ini dengan Kepala Puskesmas, agar pembayaran tidak terlambat.
"Di dinas lain tak ada masalah. Tenaga kontrak di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan guru kontrak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ada masalah," ujarnya.
Laporan terbaru yang ia dapat, keluhan tersebut telah diselesaikan dengan dicairkannya honorarium tenaga kontrak, Rabu (16/12). “Baru saya WA (WhatsApp) sudah cair. Ini urusan gaji, insentif, saya selalu ingatkan kepada semua dinas supaya diperhatikan, karena hajat hidup orang banyak. Kalau terlambat, orang kasihan,” tegasnya.
Khairul menambahkan, tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN saat ini pun sudah lancar. Termasuk insentif Rukun Tetangga (RT), kader, guru mengaji, kata Khairul telah diperintahkan dibayar di awal.
Ia mengaku kurang sependapat jika sistem pembayaran gaji pegawai kontrak harus bekerja dulu baru dibayar. Akan tetapi menurutnya, pembayarannya tak boleh molor terlalu lama.
"Pegawai negeri itu digaji dulu baru kerja. Honorer memang kerja dulu baru digaji. Tapi jangan juga molor, mau sampai setengah bulan begitu. Kan kasihan," tuturnya. (mrs/mua)
