TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2,3 triliun dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD, Minggu (27/12).
Wakil Gubernur Kaltara, Udin Hianggio mengatakan pasca disepakatinya RAPBD 2021 ini, tinggal menunggu penetapannya menjadi APBD dalam bentuk pertauran daerah. "Sudah tidak ada masalah. Yang penting penetapan dari DPRD dan pemerintah. Tinggal disahkan saja. Kapan disahkan, itu urusan DPRD," ujarnya, Minggu (27/12).
Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris menjelaskan, dalam waktu beberapa hari ini RAPBD akan dilakukan penyesuaian oleh Pemprov Kaltara dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah proses itu, baru melangkah ke tahap pengesahan atau penetapan menjadi APBD.
"Besok (hari ini, red), kemungkinan pihak Pemprov ke Jakarta. Mereka membawa hasil kesepakatan ini ke Kemendagri. Sebelum 31 Desember sudah harus disahkan," jelasnya.
Penerapan aplikasi baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD sempat menjadi kendala organisasi perangkat daerah dalam melakukan penyusunan anggaran RAPBD.
"Saya sudah dua kali membuat surat ke Pemprov agar bisa cepat berproses. Jangan sampai terlambat karena sistem yang baru ini. Kita bersyukur sudah selesai semua," ujarnya.
Ia melanjutkan, fokus APBD 2021 adalah penanganan dampak Covid-19 serta melanjutkan program kepala daerah definitif saat ini serta program gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pilkada kemarin.
"Minimal kita mengakomodir anggaran yang menjamin kesehatan untuk Kaltara. Kemudian ada perbaikan jalan, pendidikan, kesehatan, beasiswa, SOA (Subsidi Ongkos Angkut), dan beberapa hal yang menjadi program gubernur dan wagub saat ini, Pak Irianto Lambrie-Udin Hianggio," paparnya.
Selain itu, RAPBD juga akan melaksanakan janji politik gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pilkada 9 Desember, Zainal Paliwang-Yansen TP yaitu pembangunan gedung DPRD Kaltara, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, serta program membangun desa dan menata kota.
"Jadi tahun 2021 anggaran digunakan untuk membantu pembangunan di perbatasan dan pedesaan," pungkasnya. (fai/mua)
