TANJUNG SELOR – Perkara pidana pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tahun 2020 telah dituntaskan. Termasuk perkara perdata permohonan tuntas atau nol beban kinerja.
Namun sampai tahun 2021, perkara perdata masih ada sekitar 13 perkara yang belum diputuskan. Demikian untuk perdata gugatan sederhana.
"Perkara gugatan sederhana masuk tahun ini 15 kasus, yang diputuskan 14 kasus. Jadi sisa satu berkas perkara yang masih berjalan,” ungkap Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Benny Soedarsono kepada media ini, Senin (11/1).
Secara akumulasi, jumlah perkara yang menjadi pekerjaan rumah Pengadilan Negeri Tanjung Selor mencapai 12 perkara dari total secara keseluruhan sekitar 400 lebih perkara. Belasan perkara tersebut masuk mendekati akhir tahun. “Perkara tersebut mengapa tidak selesai, karena masuknya akhir tahun. Jadi tunda satu bulan sehingga hampir 12 perkara ini tidak bisa diselesaikan,” bebernya.
"Demikian juga dengan perkara yang masuk pada tanggal 30 Desember, belum dapat diselesaikan karena harus berpindah tugas dari Bulungan," tambahnya.
Seluruh perkara oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapat dituntaskan tepat waktu. Baik perkara pidana biasa, singkat, cepat, lalu lintas, anak, dan pra peradilan.
"Dari akumulasi pidana sebanyak 1.210 perkara semuanya tuntas atau tidak mengalami beban kinerja," ujarnya.
Selanjutnya, berkaitan dengan evaluasi kinerja, ia semenjak menjabat sebagai Wakil Ketua dan merangkap Ketua Pengadilan Negeri pada Juni 2019 lalu, evaluasi kinerja dilakukan berbasis aplikasi. Sebelumnya pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Tanjung Selor pernah menduduki posisi 77 dari 382 pengadilan di Indonesia.
“Saya melanjutkan kepemimpinan dari Juni 2019 sampai dengan Desember 2019 mengalami peningkatan. Ditandai dengan Pengadilan Negeri Tanjung Selor mendapatkan ranking 33 dari 382 pengadilan se-Indonesia,” ujarnya.
Inovasi dan penataan yang terus dibangun, pada akhirnya pada Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, kinerja kerja mencapai hasil yang sangat memuasakan.
"Pengadilan kita mendapatkan juara satu nasional dengan nilai skor 996 dari maksimal 1.000. Jadi kurangnya sekitar 3 poin," ujarnya.
Selama jangka waktu kurang lebih satu tahun setengah, pihaknya mengembangkan pengadilan modern berbasis IT dengan mengedepankan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), transparansi, dan akuntabilitas.
"Tidak ada permasalahan yang masuk ke ruangan khusus, semuanya di selesaikan di PTSP. PTSP dilengkapi dengan CCTV. Kalau tahun 2019 jumlahnya terbatas, sekarang meningkat 25 CCTV yang dipasang di semua sudut pengadilan,” sebutnya.
Ruangan PTSP pun dilengkapi dengan CCTV bersuara. "Jadi kinerja dari pegawai pengadilan dapat dipantau melalui handphone dan suaranya terdengar. Walaupun saya keluar kantor," ujarnya.
