KEPOLISIAN mengantisipasi penyelundupan barang dari negara tetangga Malaysia, yang masuk ke wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Termasuk meminimalisir masuknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal.
Menurut, Direktur Polairud Polda Kaltara, Kombes Pol Bambang Wiriawan, ketergantungan perekonomian Kaltara dan Tawau ini membuat sejumlah pedagang kewalahan memenuhi kebutuhan pasar.
Dengan adanya lockdown, semua kegiatan pengiriman dari dan ke Tawau menjadi vakum hingga tingkat penyelundupan berkurang. Namun, tahun ini pihaknya tetap akan melakukan kegiatan pencegahan TKI ilegal.
“Kemudian penyelundupan barang, terutama narkoba dan bahan bom. Kami memiliki sarana 9 unit kapal yang disebar ke Sebatik, Nunukan maupun Tarakan dan Bulungan. Penempatan kapal dan personel di titik- titik rawan," tegasnya, Senin (11/1) lalu.
Rencananya, Direktorat Polairud Polda Kaltara akan membentuk pos penjagaan di Tanah Merah, Kabupaten Tana Tidung (KTT). Ditambah tiga pos penjagaan yang sudah ada di Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik dan Teluk Ancam, Kabupaten Bulungan.
Ada beberapa alasan penempatan personel Polairud Polda Kaltara di pos jaga Tanah Merah. Selain karena wilayah perairan yang merupakan perlintasan, bahkan posisi laut juga berhadapan dengan Pulau Sulawesi. Pihaknya, mengantisipasi penyelesaian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang nantinya diperkirakan akan banyak aktivitas kapal masuk, membawa bahan material pembangunan.
“Kita khawatirkan malah nanti itu akan ada pencurian di atas kapal. Mungkin tabrakan dan tindak pidana lainnya,” bebernya.
Lebih lanjut, kata Bambang, jumlah personel Direktorat Polairud Polda Kaltara saat ini 42 orang, ditambah 6 personel dan 4 orang tamtama. Ia berharap bintara baru yang rencananya akan bertugas Juli nanti bisa menambah personel dibawah wilayah kerjanya.
“Kami upayakan pertengahan tahun ini sudah jadi pos di Tanah Merah itu,” ungkapnya. Dengan jumlah personel yang sedikit ini, pihaknya akan bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di laut. Seperti TNI AL, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Polres yang ada di Kaltara.
Harapannya, dengan adanya pos baru di Tanah Merah, bisa mempercepat gerakan pengungkapan penyelundupan dan tindak pidana di perairan. Luasnya wilayah Kaltara dengan sarana patroli terbatas ditambah personel yang minim, lanjut Bambang, sebenarnya masih belum ideal.
Hanya saja, Mabes Polri berencana mengirimkan lagi kapal patrol. Ditambah helikopter untuk membackup pengamanan di wilayah perairan di perbatasan.
“Kalau tempatkan personel dan sarananya di pos, kan kalau ada kejadian bisa lebih cepat merapat. Misalnya penugasan sebulan bisa mengkafer wilayah yang diawasi. Satu pos ada tiga orang kita tempatkan ditambah 1 unit kapal patroli,” tutupnya. (sas/uno)
