TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tahun ini masih menganggarkan untuk penanganan Covid-19, melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, sebesar Rp 65.881.183.034. Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara Tahun 2021.
Tahun ini, dampak yang ditimbulkan oleh pandemi masih terasa. Seperti, beberapa usaha masyarakat tidak berjalan. Kantor-kantor membatasi jumlah karyawan yang bekerja di kantor.
Dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto, dianggarkan tahun ini sesuai kebutuhan. Teruntuk bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Anggaran yang disusun tersebut merupakan APBD murni 2021.
Namun, dalam penginputan data sempat mengalami kendala, khususnya saat penatausahaan. Pasalnya, sebelumnya Pemprov Kaltara menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Akan tetapi, ada aturan baru di mana input data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Ada kebijakan dari pemerintah pusat memperbolehkan menggunakan aplikasi sendiri. Kita tengah menyelesaikan dan sampai hari ini (kemarin, Red) tidak ada masalah, hal itu bisa diantisipasi,” jelasnya.
Selain anggaran penanganan Covid bersumber dari APBD murni, ada refocusing yang dilakukan Pemprov Kaltara. Pada tahun lalu, presentase refocusing anggaran untuk Covid-19 sebesar 35 persen, dari belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Namun, untuk tahun ini aturan tersebut tidak sama. Misal, untuk kesehatan yang menganggarkan dari teknis di bidang kesehatan. Lalu, dampak ekonomi ada beberapa dinas terkait yang menjadi teknisnya. Terakhir, untuk dampak sosial ada Dinas Sosial (Dinsos) yang memiliki kewenangan.
“Penanganan Covid sifatnya prioritas. Jadi nanti masing-masing dinas teknis yang melakukan refocusing. Kita hanya pencatatan saja,” pungkas Denny. (fai/uno)
ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 DI KALTARA:
1. BIDANG KESEHATAN
- Program/Kegiatan : Rp28.697.205.414
- Belanja Tidak Terduga :Rp13.199.000.000
TOTAL : Rp 41.816.205.414
