TANJUNG SELOR - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Bulungan mengklaim tengah melakukan survei sekolah di sejumlah kecamatan, yang disepakati akan mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).
Sebelumnya Disdik mengklaim 90 persen sekolah SD dan SMP di Bulungan siap menggelarnya. Kepala Disdikbud Bulungan, Jamaluddin Saleh mengatakan, seluruh sekolah sudah mengisi daftar periksa dan protokol kesehatan (prokes) satuan pendidikan.
“Daftar periksa ini diisi secara online dan sudah diisi oleh satuan pendidikan,” kata Jamaluddin, Minggu (7/2).
Di Bulungan, 90 persen satuan pendidikan sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan 80 persen orangtua menyetujuinya.
“Pada dasarnya daerah siap melaksanakan SKB (Surat Keputusan Bersama) Empat Menteri. Namun, untuk kepastiannya akan dibahas dalam rapat. Dan melakukan survei di masing-masing sekolah, pada kecamatan yang telah ditentukan,” ujarnya.
Ia mengatakan, ada enam kecamatan yang memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yaitu Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Tengah, Peso, Peso Hilir, dan Sekatak.
Adapun Tanjung Selor, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas, dan Bunyu belum memungkinkan. “Secara bertahap dulu. Kita juga akan melihat perkembangan kasus di setiap kecamatan,” ungkapnya.
Nanti menurutnya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan dievaluasi berkala. Apabila dalam satuan pendidikan ada yang dinyatakan terpapar Covid-19, maka Disdikbud wajib melaporkan ke Satgas Penanganan Covid-19. Untuk selanjutnya penghentian pembelajaran tatap muka.
Bagi tenaga kependidikan, Disdikbud telah membuat standar operasional prosedur (SOP) penerapan protokol kesehatannya.
Sementara itu, rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan membuka kembali kegiatan belajar tatap muka di sekolah, tidak lepas dari pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara).
Lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan itu menerima kunjungan Kepala Disdikbud Tarakan Tajuddin Tuwo pada Selasa (2/2) pekan lalu. Untuk mendengarkan alasan Pemkot Tarakan terhadap rencana tersebut.
Dari pertemuan itu, Kepala ORI Perwakilan Kaltara Ibramsyah Amirudin mengungkapkan, ternyata rencana itu bukan berasal dari keinginan Pemkot Tarakan. Melainkan mengakomodir kemauan orangtua siswa yang ingin anaknya masuk sekolah.
“Ternyata ada beberapa orangtua dan beberapa sekolah mengajukan permohonan, fifty-fifty,” ujar Ibramsyah, Sabtu (6/2) lalu.
Menurutnya, Disdikbud sebenarnya tidak berani membukanya. Karena melihat perkembangan Covid-19 di Tarakan yang belum landai. Mengingat, status Tarakan masuk zona merah. Karena itu, Disdikbud saat ini masih mengakomodir usulan orangtua.
