MANAGED BY:
SABTU
25 SEPTEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Rabu, 10 Februari 2021 17:32
Limbah Perusahaan Diduga Cemari Sungai
TERCEMAR: Warga memperlihatkan air sungai yang tercemar akibat limbah perusahaan.

TANJUNG SELOR – Bocornya kolam penampungan limbah milik PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC), diduga mengakibatkan sungai yang berada di Kecamatan Malinau Selatan tercemar. Pencemaran tersebut terjadi pada Minggu (7/2) lalu.  

Desa yang terimpas dari pencemaran limbah tersebut seperti Desa Loreh, Langap, Gongsolok, Batu Kajang Setarap, Setulang, dan Setabun Lindung Keminci. Local Campaign Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (LALINGKA), Andri meminta pemerintah mencabut izin lingkungan milik PT KPUC. 

Lalingka akan mengumpulkan fakta-fakta secara detail. Nantinya, fakta tersebut sebagai bahan untuk melakukan pelaporan ke Pemprov Kaltara dan Kementerian terkait. Menurutnya, ini merupakan potret perusahaan tambang, tidak mengantisipasi pencemaran lingkungan. Sehingga mencemari sungai di beberapa desa di Kabupaten Malinau. 

Selain meminta pencabutan izin lingkungan, Lalingka pun meminta Pemprov Kaltara untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT KPUC. “Pemerintah harus mencabut izin lingkungan KPUC. Karena diduga, telah melakukan pencemaran sungai yang berulang kali. Sehingga perusahaan tambang yang ada di Kaltara bisa berkaca dari efek jera yang diberikan,” terangnya, Selasa (9/2).

Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas ESDM Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi mengaku telah mengetahui hal itu. Namun, mengenai kewenangan mencabut izin, bukan menjadi ranah Dinas ESDM. Pasalnya, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  tentang Pertambangan Minerba. 

“Kami tidak punya kewenangan. Saat ini yang memiliki kewenangan adalah Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Dengan dicabutnya kewenangan Pemprov Kaltara, maka sulit untuk menertibkan perusahaan yang ada. Daerah hanya melakukan pengawasan, namun kewenangan perizinan ditarik ke pusat. “Kami tidak berani menyalahi kewenangan. Kami harapkan Pemerintah Pusat paham dan tahu kondisi sebenarnya. Jangan hanya buat aturan, tapi tidak memahami esensi dari otonomi daerah,” jelasnya.

Sampai saat ini, lanjut dia, belum menerima laporan dari Lalingka. Bahkan belum mendapatkan informasi secara resmi. Jika sudah mendapatkan informasi dan laporan resmi, maka segera ditindaklanjuti ke pusat.

“Memang itu bukan kejadian yang pertama kali. Kita menunggu Pemerintah Pusat turun dan melihat langsung,” kata dia. Hingga berita ini ditulis, pihak perusahaan belum memberikan konfirmasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan beberapa kali belum mendapat respons dari pihak perusahaan. (fai/uno) 


BACA JUGA

Jumat, 24 September 2021 20:38

6 Bulan PDPB Bertambah

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Bulungan mencatat ada 922 orang masuk…

Kamis, 23 September 2021 16:58

Gangguan Jaringan Berangsur Teratasi

TANJUNG SELOR – Selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), tiga…

Kamis, 23 September 2021 16:37

Antisipasi Terpapar, Panitia SKD Di-Swab

TANJUNG SELOR – Pemeriksaan swab antigen tidak hanya diberlakukan kepada…

Kamis, 23 September 2021 16:29

Perbaikan Butuh Waktu 2-4 Pekan

TERJADINYA gangguan jaringan internet dalam beberapa hari belakangan ini, menghambat…

Kamis, 23 September 2021 15:28

APBD Bulungan Naik Puluhan Miliar di Perubahan

TANJUNG SELOR–Pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P), terus dikejar.…

Kamis, 23 September 2021 15:27

Mina Padi di Salimbatu Berdampak Positif

TANJUNG SELOR–Bupati Bulungan Syarwani belum lama ini meninjau panen ikan…

Senin, 20 September 2021 20:51

2 Desa Belum Teraliri Listrik

TANJUNG SELOR – Hingga saat ini masih ada desa yang…

Senin, 20 September 2021 20:48

Potensi Pengembangan Madrasah di Bulungan

TANJUNG SELOR – Kementerian Agama (Kemenag) Bulungan berencana membangun Madrasah…

Sabtu, 18 September 2021 21:22

Aplikasi SIPENANAM Permudah LKPM

TANJUNG SELOR - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu…

Jumat, 17 September 2021 20:45

Kawasan Khusus di Kaltara Butuh Rp 3 Triliun

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menyusun alokasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers