TANJUNG SELOR – Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara diundur pada 15 Februari mendatang. Seyogianya, proses pelantikan akan terlaksana pada 12 Februari ini.
Hal tersebut dikarenakan belum ada Surat Keputusan (SK) untuk pelantikan dikeluarkan Pemerintah Pusat. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Setprov Kaltara Datu Iqro Ramadhan membenarkan pengunduran pelantikan itu. “Pengunduran pelantikan diantaranya, kita menunggu Perpres terkait pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Perpres itu sampai hari ini (kemarin, Red) masih berproses,” jelas Datu Iqro, Rabu (10/2).
Berdasarkan aturan yang ada, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Irianto Lambrie-Udin Hianggio hingga 12 Februari 2021. Sehingga, Pemerintah Pusat harus melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Apabila pelantikan belum terlaksana, maka akan terjadi kekosongan kepemimpinan di Kaltara. Mengantisipasi kekosongan tersebut, maka harus dijabat sementara Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Kaltara, yakni Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah.
“Sekretaris Provinsi Kaltara akan merangkap jabatan, sekaligus selama ada kekosongan kepemimpinan di Kaltara. Sebab itu berdasarkan edaran dari Kemendagri,” terangnya.
Setelah proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur selesai dilaksanakan. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kaltara akan mempersiapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020 untuk empat kabupaten. Yakni, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Bulungan.
“Masa jabatan Bupati dan Wakil bupati periode 2016-2021 akan habis 17 Februari. Tapi kepastian pelantikan bupati terpilih belum ada, karena kami masih fokus pelantikan gubernur dulu,” tuturnya. (fai/uno)
