TANJUNG SELOR – Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (LAKB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Datu Buyung Perkasa, berpendapat terkait wacana peralihan pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan dari Tanjung Selor ke Tanjung Palas.
Ia mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara dinyatakan, bahwa ibu kota provinsi Kaltara berkedudukan di Tanjung Selor. Atas dasar itu kata Datu Buyung, sudah sepatutnya ibu kota Kabupaten Bulungan dikembalikan ke Tanjung Palas.
“Tanjung Palas roda pemerintahan itu semestinya dikembalikan. Dan Tanjung Selor dijadikan ibu kota provinsi, sesuai diatur aturan perundang-undangan," ujarnya belum lama ini.
Ia menambahkan, pada saat Kesultanan Bulungan menyatakan bergabung dengan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1949, disusul pada tahun 1950 keluar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor C.17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 tentang pembentukan Swapraja Kutai, Bulungan, dan Berau.
Ia menyebutkan ada landasan untuk memperkuatnya dengan lahirnya SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 186/opb/92/14, tanggal 14 Agustus 1950, bahwa Swapraja di Kaltim berstatus Daerah Istimewa setingkat Kabupaten.
“Artinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan itu seharusnya di Tanjung Palas dan sudah sewajarnya berdasarkan historis di awal terbentuknya. Ini tidak ada kata tawar menawar lagi,” tegasnya.
Ia berharap kepada kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati periode 2021-2024 bersinergi untuk menyikapi dengan serius aspirasi pengembalian ibu kota Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas. (*/nnf/mua)
