TANJUNG SELOR - Percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara, khususnya DOB Kota Tanjung Selor mendapat dukungan dari Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan. Apalagi Tanjung Selor hingga saat ini belum resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Kaltara.
Berdasarkan bunyi Pasal 7, Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, dijelaskan Kaltara beribukota Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan. Sehingga perlu dilakukan percepatan pembentukan Ibu Kota Provinsi Kaltara.
“Secara pribadi, saya sudah diskusikan dengan pihak terkait. Harus segera dilakukan percepatan DOB Tanjung Selor. Tentu bukan sesuatu hal yang tabu jika kita berjuang,” terang Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, Kamis (18/2).
Ketika DOB Tanjung Selor terbentuk, maka ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi. Diantaranya, pemindahan Ibu Kota Bulungan dari Tanjung Selor ke Tanjung Palas, pemekaran kecamatan-kecamatan di Tanjung Selor serta pemekaran desa-desa hingga kelurahan.
“Jadi sudah harus menjadi ibu kota provinsi. Dan Ibu Kota Bulungan, bisa pindah di Tanjung Palas. Saya dengar sudah dipersiapkan aset dan sebagainya. Tidak ada yang tidak mungkin, jika kita perjuangkan,” tutur Yansen.
Dalam melengkapi persyaratan tidak ada yang sulit. Sebagai contoh, di Tanjung Selor, ada beberapa wilayah yang bisa dimekarkan. Kecuali penduduk terbatas, maka tidak bisa dilakukan pemekaran. Namun melihat kondisi yang ada khususnya di Tanjung Selor, maka hal itu mungkin dilakukan.
“Apa susahnya melengkapi persyaratannya. Kita bisa memekarkan suatu wilayah menjadi kecamatan. Bisa saja, nanti ada Kecamatan Jelarai dan sebagainya. Kalau menurut saya sangat mungkin,” ungkap Yansen.
Selain percepatan DOB Tanjung Selor, untuk DOB lainnya harus dikonsultasikan dengan kabupaten dan kota di Kaltara. “Saat ini ada moratorium. Kita belum tahu kapan dibuka. Pemprov tentu melakukan evaluasi. Sebagai bagian masyarakat Kaltara, pasti berharap Tanjung Selor menjadi Ibu Kota Kaltara dan DOB lain juga terbentuk,” tutup Yansen. (fai/uno)
