Kegiatan Harus Pro Rakyat

- Jumat, 19 Februari 2021 | 22:15 WIB
TIBA DI TANJUNG SELOR : Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang tiba di Tanjung Selor, kemarin (18/2). Kedatangan disambut dengan prosesi tepung tawar. 
TIBA DI TANJUNG SELOR : Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang tiba di Tanjung Selor, kemarin (18/2). Kedatangan disambut dengan prosesi tepung tawar. 

TANJUNG SELOR – Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang-Yansen TP menggelar rapat staf dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, di hari pertama masuk kerja, Kamis (18/2). 

Poin penting yang menjadi fokus pada tahun ini, diantaranya kegiatan yang ada di Pemprov Kaltara harus sesuai program dan visi-misi. Kegiatan yang dilaksanakan harus pro rakyat. 

“Kalau yang tak ada bermanfaat untuk rakyat dan tidak pro terhadap rakyat, tidak perlu dilanjutkan,” tegas Zainal. Bahkan hal tersebut pun ditegaskan terhadap OPD, yang harus bekerja sesuai ritme kerjanya. 

“Kalau saya berlari, OPD jangan tidur. Minimal dia lari pelan. Jadi mereka harus mengikuti irama pimpinan. Saya juga minta untuk tepat waktu ketika melaksanakan kegiatan. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya pukul 09.00 Wita, molor sejam dan terlaksana pada pukul 10.00 Wita,” ungkap Zainal. 

Terhadap staf yang melakukan kesalahan atau terindikasi menyimpang, maka diminta penegasan berupa sanksi dan sebagainya. “Kalau kita seorang pimpinan membiarkan ketika ada hal-hal yang salah dan dibiarkan. Maka mereka menganggap perbuatan mereka itu betul. Artinya, kita membiarkan kegiatan yang salah. Bagi mereka yang lakukan berbagai inovasi, akan saya berikan reward,” ujar Zainal. 

Diakui Zainal, salah satu program yang dibawa bersama Yansen TP berupa pengentasan kemiskinan. Zainal merasa kaget, mengetahui terjadi peningkatan kemiskinan di Kaltara. “Seharusnya di Kaltara ini tidak ada orang miskin. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Kaltara sangat besar dan menjanjikan. Perlu melakukan upaya untuk mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya. 

Selain itu, sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo kepada kepala daerah untuk penanganan Covid-19. Menurut Zainal, persoalan Covid-19 menjadi salah satu hal penting. Khususnya di Kaltara, penanganan Covid-19 tahun ini menjadi penekanan. Mengingat, kasus konfirmasi di Kaltara sudah tembus 8.898 orang.

“Salah satu program kami, yakni melakukan penanganan Covid-19 secara serius,” kata Zainal. Salah satu langkah awal dalam penanganan Covid-19, Zainal dan Yansen sepakat membuat posko di perbatasan antara Bulungan dan Berau. 

Posko yang akan didirikan di Jalan Poros Bulungan dan Berau itu, difokuskan untuk pengecekan pendatang yang tidak memiliki surat bebas Covid-19. “Kita ingin, yang memasuki wilayah Kaltara dari darat, memiliki surat bebas Covid-19,” tegasnya.

Terkait lokasi posko, lanjut Zainal, akan didirikan di Kilometer 57, Jalan Poros Bulungan dan Berau. Untuk teknisnya, masyarakat yang tidak memiliki  surat akan dilayani tes rapid antigen di tempat. Jika nanti terindikasi positif Covid-19, diminta untuk kembali. “Rencananya kita akan mulai pada Sabtu ini (20 Februari 2021),” imbuh Zainal. 

Bahkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pun berpotensi dilaksanakan di Kaltara. (fai/uno)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X