TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP memberi penilaian terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Mantan Bupati Malinau dua periode itu berpendapat, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Provinsi Kaltara menjadi nilai tawar dan daya dukung. Untuk menjadikan provinsi paling bungsu ini, sebagai provinsi penyangga pangan IKN. Karena menurutnya, Kaltara berbeda dengan daerah lain.
Kaltara masih memiliki hutan yang luas, sungai yang mengalir sepanjang tahun, dan kekayaan alam jenis lainnya yang belum digarap secara optimal.
“Itu kondisi yang sangat mendukung. Daerah-daerah lain hutannya tidak seperti daerah kita lagi. Maka dengan itu, Kaltara harus kita jaga. Kalau ibu kota pindah ke Kaltim, maka kita masih bicara hutannya yang hijau, sungai, dan juga budaya. Jadi saya kira itu yang menjadikan Kaltara menjadi penyangga IKN,” tutur Yansen TP, Jumat (19/2) pekan kemarin.
Ia menambahkan, perspektif Kaltara menjadi provinsi penyangga IKN sangat strategis. Namun hal tersebut kata dia, tergantung kepada elemen seluruh lapisan masyarakatnya.
Kata Yansen, terdapat dua sektor yang sangat potensial. Yakni sektor energi dan sektor pertanian dalam arti luas. “Jangan lupa kalau berbicara Kaltara ini memiliki kandungan kekayaan yang sangat luar biasa. Lautnya, sungainya, dan buminya,” ujar Yansen.
Dengan potensi tersebut, semestinya sebanding dengan tingkat kesejahteraan semua masyarakat Kaltara. “Pak Gubernur sudah menegaskan, kemiskinan di Kaltara itu bukan pada tempatnya, karena potensinya luar biasa,” tegas Yansen.
“Saya kira kalau berbicara perpindahan IKN, Kaltara pasti bisa menopang. Bisa dihitung berapa hasil tambak. Hasil tersebut termasuk hasil terbesar se-Indonesia. Jadi kalau ditanya siapa yang punya? Jawabannya semua milik kita semua. Hanya saja selama ini kurang ditangani dengan baik,” tutupnya. (*/mts/mua/uno)