MANAGED BY:
KAMIS
04 MARET
04 MARET
PROKAL.CO,
TANJUNG SELOR – Beberapa perombakan kebijakan dalam program pembangunan di Kalimantan Utara dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang-Yansen TP.
Bahkan, Gubernur Kaltara menginstruksikan untuk penghentian lelang barang dan jasa. Usai melaksanakan rapat staf di Aula Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP mengatakan, menghentikan dana belanja barang dan jasa bertujuan agar dana dapat digolongkan untuk kepentingan yang lebih baik.
Baik itu kepentingan masyarakat maupun pembangunan prioritas yang bisa dirasakan masyarakat. Pemprov Kaltara, sedikitnya membutuhkan Rp 250 miliar untuk dialokasikan ke beberapa program yang menyentuh langsung ke masyarakat.
“Kita butuh Rp 250 milar untuk menutup beberapa program yang dihilangkan pada program pemerintahan lalu. Program itu merupakan hal-hal yang sangat penting,” terang Yansen, (22/2). “Menghentikan itu artinya, jangan lakukan pergerakan dulu. Kita harus evaluasi dulu. Mana yang harus dijalankan dan tidak,” tambahnya.
Yang menjadi prioritas saat ini, seperti BPJS Kesehatan, tunjangan guru, honorer dan tenaga kesehatan, program penanganan Covid-19, penyediaan kebutuhan pokok rakyat. “Intinya kita membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Khusus BPJS Kesehatan, sebelumnya dianggarkan Rp 48 miliar. Namun, ditiadakan dengan beberapa alasan. Pada tahun ini, anggaran untuk BPJS Kesehatan kembali dialokasikan dan terakomodir. Pembiayaan ini untuk jaminan kesehatan kepada guru, tenaga kesehatan, tenaga honorer dan lainnya. “Itu harus dikembalikan. Mana yang bisa di setop anggarannya dan dialihkan,” ungkap Yansen.
