Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menyusun perencanaan dengan matang. OPD bisa menahan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bukan skala prioritas.
TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kaltara tidak boleh asal-asalan membuat perencanaan. Evaluasi perencanaan pembangunan ini menjadi salah satu fokus perhatian di tahun pertamanya memimpin Provinsi Kaltara bersama Wakil Gubernur Yansen TP.
MenurutZainal,perencanaandilihat dari program yang menjadi prioritas. “Saya akan tegas dalam mengambil tindakan,” kata Zainal seusai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kaltara kemarin (1/3).
Ia berharap jajaran OPD lebih teliti dalam membuat perencanaan. Banyak perencanaan yang bisa dialihkan ke program prioritas. “Titik tekannya, jangan asal membuat rencana. Harus melihat ke lapangan dulu. Jangan membuat rencana di atas meja,” tegasnya.
Menurut dia, tak ada alasan tidak serius dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Pemprov Kaltara. Apalagi sudah dilakukan bimtek, sehingga diyakini seluruh ASN telah memahami pekerjaannya atau tupoksinya.
“Tidak ada hal-hal yang mereka tidak tahu. Jika tidak tahu, harus ditanyakan. Apa yang salah, minta pencerahan, bagaimana yang benar,” kata dia.
Gubernur mengatakan, dengan bekerja serius apa yang menjadi harapan masyarakat bisa terwujud. Dengan begitu, Kaltara bisa mendapatkan penilaian yang baik dari berbagai pihak. Di antaranya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Intinya, semua program harus sesuai dengan kebutuhan rakyat,” terangnya. (fai/kpg/kri/k16)