NUNUKAN – Kasus Coronavirus Disease (Covid-19) di Nunukan mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Nunukan mencatatkan, dari 1.068 kasus konfirmasi, angka kesembuhan berada di 1.001 kasus, dan angka kematian 17 kasus. Sehingga, Nunukan saat ini hanya menyisakan 67 kasus konfirmasi. Tidak ada lagi penentuan zona risiko sebaran wabah Covid-19, tracing, testing dan treathmen dilakukan mengacu pada kriteria kasus tertentu.
Dengan penurunan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Nunukan, maka berpotensi untuk dilakukan sekolah tatap muka. Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan belum berani mengambil risiko tersebut. Meskipun angka kasus Covid-19 perlahan mulai melandai.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Kabupaten Nunukan Widodo mengatakan, tidak ingin mengambil risiko ketika terjadi penularan di lingkungan sekolah dan muncul klaster baru.
“Pada prinsipnya beberapa sekolah di Nunukan dari sarana prasarana sebenarnya siap. Namun dari aspek sebaran epidemologi, masih cukup tinggi prevalensinya,” ujarnya, Minggu (7/3).
Pertimbangan lain, percuma memaksakan anak didik untuk segera masuk sekolah, karena saat pandemic. Pasalnya, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum darurat.
Kurikulum tersebut hanya diberlakukan sebatas agar sekolah berjalan. Tidak secara fokus atau sebagai barometer dalam memulai mata pelajaran. Sehingga lebih baik menunggu kondisi stabil dan memulai pelajaran tanpa rasa was-was.
“Lebih aman dan terjamin lagi, ketika para guru sudah menerima vaksin. Sekitar Juni, mungkin sekolah normal meski dilakukan bertahap,” katanya lagi.
Di Nunukan ada 45 SMP dan sebanyak 136 SD. Meski pandemi, ada beberapa wilayah yang sudah membuka kelas. Wilayah tersebut masuk kategori daerah yang bukan jalur transportasi keluar masuk orang dan barang.
Ada sekitar 14 SD dan SMP yang sudah belajar tatap muka. Meliputi, Kecamatan Krayan, Lumbis, Sebuku dan Sembakung. “Kita masih menunggu arahan, karena posisinya memang dilematis untuk dibuka serentak. Besar peluangnya setelah vaksin atau awal tahun ajaran baru,” katanya.
Dalam penanganan pandemi Covid-19, Pemkab Nunukan melakukan Refocusing anggaran APBD Nunukan 2020 dengan total Rp 73 miliar. Rinciannya, Rp 33 miliar untuk penyediaan fasilitas dan pembelian alat kesehatan dan sekitar Rp 40 miliar diperuntukkan dampak sosial ekonomi dan Jaring Pengaman Social (JPS).
Masyarakat penerima JPS, yang tidak terdaftar dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 8.093 jiwa. Tidak masuk dalam list Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 17.837 KK atau 72.520 jiwa.
Pemkab Nunukan sudah mengalokasikan JPS sebanyak 2 kali. Tahap pertama dialokasikan untuk 3.825 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pembagian dilakukan dua sesi, pertama untuk 237 KPM dan sesi kedua 3.588 KPM dari target 5.461 KPM.
Bantuan dilakukan dua jenis. Bantuan berupa voucher sembako senilai Rp 600 ribu dan bantuan kedua ditransfer tunai ke rekening masing masing, dengan nilai yang sama. (*/lik/*/viq/uno)
