TANJUNG SELOR - Wakil Bupati (Wabup) Bulungan Ingkong Ala mengatakan, saat ini Kabupaten Bulungan telah menetapkan 15 sub penyalur bahan bakar minyak (BBM).
Seluruh sub penyalur itu telah memperoleh legalitas atau izin dari pemerintah daerah. Namun, puluhan sub penyalur itu belum dapat beroperasi melayani masyarakat. Untuk itu, Ingkong Ala mendorongnya agar segera fungsional.
Kehadiran sub penyalur BBM yang memiliki legalitas merupakan tindak lanjut Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Percepatan operasional sub penyalur BBM, menurutnya menjadi hal penting bagi masyarakat Bulungan.
“Kami telah menggelar rapat koordinasi percepatan operasional sub penyalur BBM belum lama ini. Kami di pemkab mengharapkan Pertamina sesuai dengan arahan dan instruksi BPH Migas, segera mungkin dapat menetapkan titik pengambilan sub penyalur BBM,” tutur Ingkong, Jumat (12/3).
Sub penyalur BBM diharapkan bisa memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di seluruh kecamatan di Bulungan. Termasuk mengatasi antrean panjang yang masih kerap terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tanjung Selor. Sub penyalur diharap pula menekan pedagang BBM eceran ilegal.
“Ketersediaan pasokan energi di daerah merupakan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat daerah di daerah 3T (terpencil, terluar dan terdepan). Sub penyalur sebagai kepanjangan tangan dari penyalur BBM. Itu kemudian dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi peluang usaha juga,” ujarnya. (*/nnf/mua/uno)
