TANJUNG SELOR – Wakil Ketua II DPRD Bulungan, Hamka meminta Pemkab Bulungan segera menginventarisasi seluruh aset daerah. Khususnya aset yang dipinjampakaikan ke Pemprov Kaltara.
Hingga saat ini, kata Hamka, masih ada beberapa aset yang statusnya pinjam pakai. Salah satunya perumahaan DPRD yang status pinjam pakai akan diperpanjang.
“Sampai kapan diperpanjang, kami belum tahu. Tapi nanti ini akan kita tanyakan pada Bupati,” ungkapnya, Kamis (1/4).
Pada prinsipnya sebut Hamka, untuk kelancaran proses pemerintahaan perlu dipastikan tidak ada persoalan pencatatan aset Pemkab Bulungan.
“Bukan aset provinsi, tetapi aset kabupaten yang dipinjampakaikan sementara hingga saat ini,” ujarnya.
Bupati Bulungan, Syarwani membenarkan masih ada sejumlah aset Pemkab yang berstatus pinjam pakai. Antara lain gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan gedung lainnya.
“Status aset yang dipinjampakaikan ini akan kami monitor dan inventarisasi. Seperti gedung PKK, terminal di kilometer 2, rumah dinas DPRD, dan aset lainnya,” bebernya.
Kata Syarwani, apabila masa pinjam pakai telah berakhir, akan dikoordinasikan untuk proses perpanjangannya. Ia menegaskan bahwa seluruh aset dipinjampakaikan hanya berstatus pinjam pakai, bukan hibah.
“Jangan sampai ada persepsi atau pun mungkin kurangnya informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Bulungan terlalu banyak melepas atau menghibahkan aset yang ada di daerah. Pinjam pakai dengan hibah itu berbeda,” jelasnya.
Proses pinjam pakai aset, jelas Syarwani, sudah melalui proses administrasi antar Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara. “Kalau terminal di kilometer 2 ini melalui Polda Kaltara. Begitu juga perumahaan DPRD peruntukannya untuk Wakil Gubernur Kaltara,” jelasnya lagi.
Rumah jabatan Gubernur Kaltara juga masih berstatus pinjam pakai. Dalam hal ini, pihaknya memastikan aset itu tidak dihibahkan ke Pemprov Kaltara. “Saya pastikan kita tidak akan menghibahkan aset yang masih berstatus pinjam pakai tersebut,” pungkasnya. (*/nnf/mua)
