TARAKAN – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dikomandoi Moeldoko.
Keputusan itu disambut baik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Utara (Kaltara), yang sejak awal konsisten mendukung Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sekretaris DPD Partai Demokrat Kaltara Muddain menilai, pemerintah telah memberikan pembelajaran sistem demokrasi yang baik.
“Kami bersyukur bahwa Kemenkum HAM dalam rangka mengambil keputusan hasil KLB Deli Serdang, betul-betul memberikan sebuah proses pembelajaran politik yang baik kepada sistem demokrasi di Indonesia,” ujarnya, Kamis (1/4).
Atas nama seluruh kader Partai Demokrat di Kaltara, Muddain menyampaikan rasa berbahagia dan senang. Dengan keputusan itu, pihaknya bisa kembali fokus dalam rangka melakukan kerja-kerja politik Partai Demokrat untuk persiapan di tahun-tahun yang akan datang.
“Agar Partai Demokrat betul-betul mendapat kepercayaan publik, bahwa kami lahir betul-betul untuk kepentingan masyarakat secara umum,” ungkapnya.
Muddain juga meyakinkan bahwa pengurus Partai Demokrat di Kalimantan Utara, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, tidak ada yang mendukung KLB Deli Serdang dan tetap mengakui hasil kongres yang berlangsung tahun 2020 adalah yang sah.
“Tidak ada satupun kader, baik pra KLB maupun setelah KLB, yang ikut memberikan dukungan kepada KLB Deli Serdang. Jadi kalau Kalimantan Utara pada prinsipnya cukup bersih,” katanya.
Pihaknya pun telah mengantisipasi terjadi hal serupa, di mana seluruh kader Partai Demokrat baik tingkat DPD, kabupaten/kota dan fraksi DPRD, telah membuat surat pernyataan kesetiaan dan surat pernyataan mengakui kongres tahun 2020 adalah yang sah.
Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Tarakan Herman Hamid menambahkan, keputusan pemerintah tidak hanya memberi kabar baik bagi kader Demokrat, tapi juga buat masyarakat. (mrs/udi)
