Harga Tinggi Kendala UKM Ekspansi Pasar

- Selasa, 6 April 2021 | 20:55 WIB
Hasriyani
Hasriyani

TANJUNG SELOR - Pemberdayaan produk lokal masih terganjal kemampuan pelaku UKM dalam mematok harga. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop-UMKM Provinsi Kaltara, Hasriyani. 

Hasriyani mengatakan, sebagian besar produk UKM yang siap dipasarkan, dibanderol harga tinggi. Yang mana, kata dia, hal itu menjadi persoalan ketika hendak memperluas pasar nasional. 

“Ini kita bicara produk kerajinan tangan. Harga di sini belum bisa kompetitif. Belum bisa bersaing di nasional. Tapi kalau dari mutu, tidak kalah menarik kita punya produk lokal,” sebutnya, (5/4)

Namun tambahnya, tingginya harga jual itu sejatinya berbanding lurus dengan tingginya ongkos produksi. "Karena memang di Kaltara ada beberapa bahan baku yang tidak tersedia sehinga pelaku UKM mengambil dari daerah luar seperti pulau Jawa yang tentu ongkos kirimnya cukup besar,” jelasnya.

Minimnya alat yang dimiliki pelaku UKM juga jadi kendala. Ini disebabkan mereka harus mengirim barang setengah jadi ke daerah lain untuk diolah menjadi barang jadi. 

“Kalau bahan dasarnya kita punya, tapi pernak-perniknya dari Jawa semua. Tidak ada di sini,” ucap Hasriyani. Ia menyebutkan, solusi keadaan ini memang perlu bantuan pemerintah. Utamanya kelengkapan alat produksi yang dibutuhkan pelaku UKM. 

“Kalau alat lebih lengkap, bisa sedikit berkurang ongkos produksinya. Tapi kewenangan itu bukan sepenuhnya di bidang saya. Tidak juga hanya di provinsi. Ini luas, dari kabupaten/kota hingga pusat perlu turun tangan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, tingginya harga produk lokal juga ada di jenis usaha makanan jadi. Pasalnya bahan baku berasal dari dalam daerah, sebagian penjual justru memasang harga tinggi. 

"Potensi sumber daya perikanan dan kelautan kita luar biasa. Apalagi udang dan kepiting. Tapi anehnya, pesan itu bisa mahal di sini,” tuturnya.

“Harusnya tidak segitu mahalnya. Kita sendiri aja kaget, apalagi orang lain,” tambahnya. Hasriyani berharap ada kesepahaman dan kebijakan dari semua pemilik rumah makan dan pelaku UKM pada umumnya. 

“Ini yang juga sepertinya jadi perlu diatur. Boleh kok mencari untung. Tapi disesuaikan-lah. Apalagi kita mau lebih mengangkat nama daerah kita nih,” pungkasnya. (*/nnf/mua)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kerja Sama dengan SRC

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:49 WIB

Ekonomi Bulungan Tumbuh 4,60 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB
X