TANJUNG SELOR – Sebagai upaya dalam menekan penyebaran Covid-19 di Kaltara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.
Penerapan PPKM mikro tersebut, dimana kelurahan atau desa hingga tingkat RT ikut serta dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. “Jadi dari tingkat RT sampai desa melakukan pengawasan Covid-19. Masing-masing bertanggungjawab dalam melaksanakan PPKM mikro,” jelas Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, Selasa (6/4).
Bahkan, lanjut Zainal, akan menetapkan dan menambahkan prioritas wilayah pembatasan pada masing-masing kabupaten dan kota. Sesuai dengan kondisi wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.
Setiap kabupaten dan kota memiliki jumlah kasus yang berbeda-beda. Bila kasusnya tinggi, maka harus semakin ketat diberlakukan PPKM mikro.
“Bukan berarti yang kasusnya sedikit bisa terlena. Kita semua harus sadar dengan kondisi yang ada saat ini,” terangnya. Terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kaltara, Agust Suwandy mengungkapkan, menjadi satu dari 5 daerah yang menetapkan PPKM Mikro.
Secara umum banyak yang harus dievaluasi. Terutama soal penerapan protokol kesehatan (prokes) di tempat umum. Poin yang harus ditingkatkan, salah satunya kesadaran masyarakat dalam penerapan prokes.
“Penegakan aturan harus lebih dimantapkan. Terutama bagi pelanggar protokol kesehatan,” ujarnya. Menurutnya, penertiban pelanggar protokol kesehatan masih tergolong lemah.
Dengan adanya penerapan PPKM mikro, harus ada bukti nyata. Kaltara bisa menekan angka penyebaran Covid-19. Dengan penerapan PPKM mikro dapat menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Kaltara.
“Untuk kabupaten/kota, saya berharap benar-benar protokol kesehatan itu diketatkan. Jangan kendor,” pungkasnya. (fai/uno)
