NUNUKAN – Kabupaten Nunukan memberikan sinyal untuk pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, meski di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.
Namun, dari 21 kecamatan yang ada di Nunukan, belum seluruhnya diperkenankan untuk PTM. Hanya 10 kecamatan yang diperbolehkan membuka sekolah dengan PTM. Kecamatan tersebut meliputi, 5 kecamatan di dataran tinggi Krayan, 4 kecamatan di Lumbis dan kecamatan Sembakung Atulai.
Meski sekolah diperbolehkan PTM, tetap harus mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan Widodo saat dikonfirmasi Rabu (7/4).
Widodo menjelaskan, PTM yang terlaksana nantinya jumlah siswa akan dibatasi 50 persen. Termasuk durasi pembelajaran pun terbatas. “Kita sudah mengantongi rekomendasi Satgas Covid-19 Nunukan, untuk membuka PTM di wilayah tertentu,” kata Widodo.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nunukan Aris Suyono mengatakan, adanya pembelajaran tatap muka di wilayah pedalaman mengacu pada kondisi sebaran wabah di Nunukan yang terhitung landai. Di Kabupaten Nunukan, bahkan ada sejumlah wilayah yang tidak terdampak atau tidak terpapar virus Corona.
Seperti di Kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Krayan Barat, Krayan Tengah dan Krayan Selatan. “Banyak faktor secara epidemologi mendukung. Diantaranya arus lalu lintas keluar masuk orang yang jarang, penduduk tidak padat, dan mayoritas hanya bertani yang menghabiskan keseharian di sawah,” beber Aris.
Pertimbangan inilah yang mendasari rekomendasi PTM di 10 kecamatan tersebut. Data Satgas Covid-19 Nunukan mencatat, per 7 April 2021, kasus konfirmasi Covid-19 ada 1.239 kasus. Rinciannya, 1.125 pasien sembuh dan 23 pasien meninggal akibat Covid-19.
Pelaksanaan PTM di Tarakan sendiri, salah satu syaratnya wajib dipersiapkan sekolah-sekolah menyongsong tahun pembelajaran baru yang diperkirakan sekira Juli 2021.
“Ketika warga sekolahnya, seperti guru dan staf sudah divaksinasi. Maka sekolah tersebut wajib menyediakan opsi tatap muka di tahun pembelajaran yang baru,” terang Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan Endah Sarastiningsih, kemarin (7/4).
Menurut Endah, vaksinasi menjadi salah satu prosedur yang harus dilalui sekolah untuk melaksanakan PTM. Pertama, sekolah harus menyiapkan semua sarana dan kurikulum terkait PTM. Kemudian mengajukan ke Disdikbud untuk dilakukan verifikasi, yang didampingi puskesmas.
Jika ada kekurangan dari hasil verifikasi, sekolah diminta melengkapi. Setelah lengkap, sekolah mengikuti simulasi. Dilanjutkan dengan rapid test bagi guru dan staf. Apabila hasil rapid test non reaktif, dijadwalkan vaksinasi.
Jika sudah divaksin maka dinyatakan lengkap, tinggal menunggu persetujuan dari Wali Kota Tarakan. Untuk vaksinasi bagi warga sekolah, menurut Endah, Kemendikbud mengarahkan bagi usia di atas 18 tahun. Teruntuk siswa, cukup diberikan edukasi dalam menerapkan pola hidup bersih. Seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun.
Adapun jadwal pelaksanaan PTM di sekolah, menurut Endah, berdasarkan arahan Kemendikbud, tidak harus menunggu masuknya tahun ajaran baru. Akan tetapi, kemungkinan sekolah akan melaksanakan PTM di tahun ajaran baru. Mengingat tidak lama masuk bulan puasa akhir semester.
Vaksinasi pun belum diterima semua guru dan staf sekolah. “Kemungkinan di tahun ajaran baru, apalagi untuk vaksinasi ini belum semuanya,” imbuhnya. Berdasarkan data, saat ini ada 17 TK yang sudah mengikuti simulasi, dari 53 TK.
