TARAKAN–Pemkot Tarakan terus melakukan terobosan untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir. Hal itu demi menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang maksimal.
Setelah melibatkan kelurahan, Pemkot Tarakan berencana menggandeng ketua rukun tetangga (RT) untuk terlibat di dalamnya. Pemkot telah membicarakan rencana tersebut dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, Senin (26/4). “Jadi RT diharapkan terlibat,” ujar Wali Kota Tarakan Khairul.
Dalam tugasnya, Ketua RT akan diberi tugas mendata jumlah kendaraan di wilayahnya baik roda dua maupun empat. Setelah itu, bersama pemerintah ikut menyosialisasikan sekaligus menawarkan kepada warganya untuk berlangganan e-parkir. Termasuk membuatkan barkode bisa melalui ketua RT. Sedangkan untuk pengisian saldo e-parkir, tetap melalui aplikasi Paykaltimtara.
Jika berjalan dengan baik, dan semua warga Tarakan berlangganan e-parkir, pemkot berencana menghapus parkir manual. Dengan begitu, petugas parkir nantinya tidak lagi memungut tarif parkir. Hanya bertugas mengatur kendaraan. Adapun pendapatan mereka sudah digaji Pemkot Tarakan, yakni Rp 2 juta per bulan, dan diikutkan dalam program jaminan sosial. “Nanti kami lihat kalau semua hampir ikut e-parkir, nanti database dari RT itu berapa sebenarnya motor di RT itu, berapa mobil, berapa yang sudah e-parkir berapa yang belum, bisa dilihat kalau tinggal sedikit sekali yang tidak ikut e-parkir ya sudah, bisa diberlakukan tanpa manual lagi,” ungkap Khairul.
Ketua Forum Kerukunan Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) H M Rusli Jabba juga menilai perlu melibatkan ketua RT. “Karena RT yang tahu warganya. Pemerintah dalam hal ini perhubungan datangi RT-nya baru kumpulkan warganya, kasih arahan, ambil sekalian. Itu kan tiga sampai lima menit langsung jadi,” ungkap Rusli.
Dia mendukung langkah Pemkot Tarakan. Dengan pengelolaan parkir yang optimal, berpotensi menyumbang PAD hingga Rp 12 miliar per tahun. Karena sudah diketahui jumlah mobil dan motor di Tarakan. (kpg/rk/dra/k8)
